Nasional
Tatkala Kena Teror PKI, Pemerintah Berlindung ke Pesantren
Kam, 28 Januari 2016 | 15:30 WIB
Ilustrasi
Bandung, NU Online
Tidak benar bahwa NU sepanjang periode 1948-1965 tatkala melawan pemberotakan Partai Komunis Indonesia (PKI) semata-mata karena perintah TNI. Sebab, secara spontan warga NU kalau tidak melawan, para kiai juga akan dibunuh oleh PKI.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris PBNU H Abdul Mun’im saat membedah bukunya yang berujudul “Benturan NU-PKI 1948-1965” yang digelar Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Selasa (26/1) siang.
Mun’im menerangkan, ada pembalikan sejarah yang ditujukan kepada NU sebagaimana tuduhan yang dibuat sebuah majalah nasional. Padahal, katanya, peristiwa 1965 merupakan puncak dari seluruh konflik horizontal yang sudah dimulai sejak tahun 50-an dan 60-an oleh PKI. Yang terlibat melawan pemberontakan PKI tidak hanya NU, tetapi juga pemerintah, seluruh partai dan elemen di masyarakat secara bersama-sama.
Menurut Mun’im, selain itu ada fakta menarik dalam masa pergolakan itu. Pada tahun 60-an banyak staf kantor-kantor pemerintah yang mengungsi ke pesantren karena tak tahan dengan teror dari PKI. Di antaranya, kantor Kodam Diponegoro, pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan, pemerintahan Lasem, pemerintahan kecamatan di Kabupaten Klaten.
“Justru yang melindungi pemerintah adalah pesantren karena pemerintah mendapatkan teror dari PKI,” ungkap Mun’im.
Perihal peristiwa 1965, Mun’im mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh kerukunan bangsa, terutama pihak asing. “Kita jangan sampai dihadapkan, diajak untuk perang,” terangnya.
“Kita harus mewaspadai kepentingan asing. Apalagi sekarang kita sedang berhadapan dengan alat baru, yakni radikalisme. Itu yang harus kita waspadai,” ajaknya di hadapan ratusan mahasiswa yang memenuhi aula Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat. (M. Zidni Nafi’/Mahbib)
Tidak benar bahwa NU sepanjang periode 1948-1965 tatkala melawan pemberotakan Partai Komunis Indonesia (PKI) semata-mata karena perintah TNI. Sebab, secara spontan warga NU kalau tidak melawan, para kiai juga akan dibunuh oleh PKI.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris PBNU H Abdul Mun’im saat membedah bukunya yang berujudul “Benturan NU-PKI 1948-1965” yang digelar Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Selasa (26/1) siang.
Mun’im menerangkan, ada pembalikan sejarah yang ditujukan kepada NU sebagaimana tuduhan yang dibuat sebuah majalah nasional. Padahal, katanya, peristiwa 1965 merupakan puncak dari seluruh konflik horizontal yang sudah dimulai sejak tahun 50-an dan 60-an oleh PKI. Yang terlibat melawan pemberontakan PKI tidak hanya NU, tetapi juga pemerintah, seluruh partai dan elemen di masyarakat secara bersama-sama.
Menurut Mun’im, selain itu ada fakta menarik dalam masa pergolakan itu. Pada tahun 60-an banyak staf kantor-kantor pemerintah yang mengungsi ke pesantren karena tak tahan dengan teror dari PKI. Di antaranya, kantor Kodam Diponegoro, pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan, pemerintahan Lasem, pemerintahan kecamatan di Kabupaten Klaten.
“Justru yang melindungi pemerintah adalah pesantren karena pemerintah mendapatkan teror dari PKI,” ungkap Mun’im.
Perihal peristiwa 1965, Mun’im mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh kerukunan bangsa, terutama pihak asing. “Kita jangan sampai dihadapkan, diajak untuk perang,” terangnya.
“Kita harus mewaspadai kepentingan asing. Apalagi sekarang kita sedang berhadapan dengan alat baru, yakni radikalisme. Itu yang harus kita waspadai,” ajaknya di hadapan ratusan mahasiswa yang memenuhi aula Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat. (M. Zidni Nafi’/Mahbib)
ADVERTISEMENT BY ANYMIND
