Jakarta, NU Online
Fraksi Partai Persatuan pembangunan (FPPP) mengaku belum berencana untuk memboikot Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat dengan Badan Anggaran saat membahas RAPBNP 2010. Sebab, hal itu akan mengganggu kepentingan masyarakat.
"Fraksi PPP belum berpikir untuk memboikot dalam pembahasan RAPBN 2010," ujar Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzzy di Jakarta, Rabu (10/3).<>
Romi menuturkan, pembahasan APBN sesuai undang-undang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada pemboikotan dengan tidak tercapainya quorum maka akan deathlock dan tentu pemerintah akan menggunakan RAPBN yang ada.
Nantinya, sambung Romi, mau tidak mau sesuai dengan yang ada maka Tarif Dasar Listrik (TDL) naik dan harga BBM juga naik tanpa ada subsidi yang diperbaharui.
"DPR sebaiknya memikirkan dampak ini dengan seksama. Karena yang terkena dampaknya adalah rakyat banyak. Hal ini harus dijembatani dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata dia.
Walaupun demikian, FPPP mengaku tetap berharap proses hukum berjalan dengan maksimal sesuai rekomendasi pansus angket Bank Century.
Posisi Menkeu dalam anggaran ini, menurut Romi sangat krusial. Karena tidak bisa digantikan dengan para bawahannya. Posisinya di sini sebagai bendahara negara yang harus datang dalam pembahasan hingga persetujuannya.
"Posisi ini memang menyulitkan. Kita lihatlah proses hukumnya bagaimana Maret ini," pungkas Romi. (min)
Fraksi Partai Persatuan pembangunan (FPPP) mengaku belum berencana untuk memboikot Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat dengan Badan Anggaran saat membahas RAPBNP 2010. Sebab, hal itu akan mengganggu kepentingan masyarakat.
"Fraksi PPP belum berpikir untuk memboikot dalam pembahasan RAPBN 2010," ujar Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzzy di Jakarta, Rabu (10/3).<>
Romi menuturkan, pembahasan APBN sesuai undang-undang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada pemboikotan dengan tidak tercapainya quorum maka akan deathlock dan tentu pemerintah akan menggunakan RAPBN yang ada.
Nantinya, sambung Romi, mau tidak mau sesuai dengan yang ada maka Tarif Dasar Listrik (TDL) naik dan harga BBM juga naik tanpa ada subsidi yang diperbaharui.
"DPR sebaiknya memikirkan dampak ini dengan seksama. Karena yang terkena dampaknya adalah rakyat banyak. Hal ini harus dijembatani dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata dia.
Walaupun demikian, FPPP mengaku tetap berharap proses hukum berjalan dengan maksimal sesuai rekomendasi pansus angket Bank Century.
Posisi Menkeu dalam anggaran ini, menurut Romi sangat krusial. Karena tidak bisa digantikan dengan para bawahannya. Posisinya di sini sebagai bendahara negara yang harus datang dalam pembahasan hingga persetujuannya.
"Posisi ini memang menyulitkan. Kita lihatlah proses hukumnya bagaimana Maret ini," pungkas Romi. (min)
