Jakarta, NU Online
Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersama dua organisasi kepemudaan lainnya, yakni, Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Katolik, mendukung adanya calon independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Dalam keterangan pers bersama di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (25/7), ketiga organisasi pemuda tersebut menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan pengajuan calon independen.<>
"Ini era baru di dalam masa reformasi yang berimplikasi sangat baik. Oleh karena itu, putusan MK ini harus segera direalisasikan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Saifullah Yusuf.
Ketua Umum Pemuda Katolik MT Natalis Situmorang menambahkan, pemerintah harus segera menindaklanjuti putusan MK tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum, misalnya, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Kami mendesak agar Perppu ini segera diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum. Kalau dilama-lamakan, kami takut pemerintah justru melanggar konstitusi," katanya.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin menyatakan, keputusan MK tersebut memiliki dampak yang sangat berarti bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, bahkan mampu menyehatkan demokrasi yang kini sedang terus dibangun.
"Rakyat kini bisa memilih pemimpin tanpa terbatasi masalah-masalah teknis, seperti jual mahalnya partai politik, karena rakyat bisa mengusung sendiri calonnya," katanya.
Ketiga organisasi pemuda tersebut tidak sependapat dengan kalangan yang menyebut putusan MK "mematikan" peran partai politik.
"Putusan MK itu bukan mematikan partai politik, tetapi justru menyehatkannya. Putusan itu ibarat pil pahit yang harus ditelan agar sehat," kata Izzul.
Natalis Situmorang menambahkan, selama ini partai politik telah mendapat kepercayaan masyarakat untuk menampung aspirasi mereka, namun justru tindakan partai politik bertentangan dengan aspirasi tersebut.
Dibukanya peluang bagi calon independen, ketiga organisasi pemuda itu berharap, partai politik akan terpacu untuk berbenah.
"Partai politik mau tak mau harus memperbaiki proses perekrutan calon eksekutif dengan lebih mendengarkan aspirasi rakyat," kata Saifullah.
Selain itu, tambah Izzul, partai politik juga harus memperluas sumber calon eksekutif yang akan diusung, tak hanya dari partai tetapi bisa juga dari ormas, dengan menjadikan dukungan publik sebagai tolok ukur.
"Jadi partai harus lebih aspiratif. Tak bisa lagi politik dagang sapi. Kalau partai tak aspiratif, bisa-bisa ditinggal massa," katanya. (rif)
Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersama dua organisasi kepemudaan lainnya, yakni, Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Katolik, mendukung adanya calon independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Dalam keterangan pers bersama di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (25/7), ketiga organisasi pemuda tersebut menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan pengajuan calon independen.<>
"Ini era baru di dalam masa reformasi yang berimplikasi sangat baik. Oleh karena itu, putusan MK ini harus segera direalisasikan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Saifullah Yusuf.
Ketua Umum Pemuda Katolik MT Natalis Situmorang menambahkan, pemerintah harus segera menindaklanjuti putusan MK tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum, misalnya, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Kami mendesak agar Perppu ini segera diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum. Kalau dilama-lamakan, kami takut pemerintah justru melanggar konstitusi," katanya.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin menyatakan, keputusan MK tersebut memiliki dampak yang sangat berarti bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, bahkan mampu menyehatkan demokrasi yang kini sedang terus dibangun.
"Rakyat kini bisa memilih pemimpin tanpa terbatasi masalah-masalah teknis, seperti jual mahalnya partai politik, karena rakyat bisa mengusung sendiri calonnya," katanya.
Ketiga organisasi pemuda tersebut tidak sependapat dengan kalangan yang menyebut putusan MK "mematikan" peran partai politik.
"Putusan MK itu bukan mematikan partai politik, tetapi justru menyehatkannya. Putusan itu ibarat pil pahit yang harus ditelan agar sehat," kata Izzul.
Natalis Situmorang menambahkan, selama ini partai politik telah mendapat kepercayaan masyarakat untuk menampung aspirasi mereka, namun justru tindakan partai politik bertentangan dengan aspirasi tersebut.
Dibukanya peluang bagi calon independen, ketiga organisasi pemuda itu berharap, partai politik akan terpacu untuk berbenah.
"Partai politik mau tak mau harus memperbaiki proses perekrutan calon eksekutif dengan lebih mendengarkan aspirasi rakyat," kata Saifullah.
Selain itu, tambah Izzul, partai politik juga harus memperluas sumber calon eksekutif yang akan diusung, tak hanya dari partai tetapi bisa juga dari ormas, dengan menjadikan dukungan publik sebagai tolok ukur.
"Jadi partai harus lebih aspiratif. Tak bisa lagi politik dagang sapi. Kalau partai tak aspiratif, bisa-bisa ditinggal massa," katanya. (rif)
