Jakarta, NU Online
Semrawutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu yang digelar 9 April lalu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun anehnya banyak pihak justru hanya menyalahkan KPU dan KPUD saja. Demikian dinyatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (13/4).
Menurut Hasyim Muzadi, Komisi pemilihan Umum (KPU) dan Daerah (KPUD) sebenarnya tak memiliki kepentingan langsung dengan kesemrawutan dan kecurangan yang terjadi. Melainkan pasti ada pihak yang diuntungkan.<>
"Yang berkepentingan adalah yang diuntungkan dengan hal itu. Namun, anehnya hukum hanya menyalahkan KPU/KPUD, tanpa menjamah yang berkentingan terhadap fenomena itu . Hal tersebut dapat kita lihat sikap para yudikator," katanya.
Lebih lanjut, Pengasuh Pesantren Al-Hikam Malang ini, mengungkapkan, banyaknya masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini juga bisa menjadi aib bagi bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
Karenanya, Hasyim kemudian mengusulkan agar pada Pilpres Juli mendatang cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.
"Pemilih cukup membawa KTP saja ke TPS, dari pada menggunakan DPT yang amburadul atau diamburadulkan yang tentu menjadi masalah dikemudian hari. Tentu harus menyerukan pengadaan KTP massal dari sekarang," ungkapnya. (min)
Semrawutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu yang digelar 9 April lalu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun anehnya banyak pihak justru hanya menyalahkan KPU dan KPUD saja. Demikian dinyatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (13/4).
Menurut Hasyim Muzadi, Komisi pemilihan Umum (KPU) dan Daerah (KPUD) sebenarnya tak memiliki kepentingan langsung dengan kesemrawutan dan kecurangan yang terjadi. Melainkan pasti ada pihak yang diuntungkan.<>
"Yang berkepentingan adalah yang diuntungkan dengan hal itu. Namun, anehnya hukum hanya menyalahkan KPU/KPUD, tanpa menjamah yang berkentingan terhadap fenomena itu . Hal tersebut dapat kita lihat sikap para yudikator," katanya.
Lebih lanjut, Pengasuh Pesantren Al-Hikam Malang ini, mengungkapkan, banyaknya masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini juga bisa menjadi aib bagi bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
Karenanya, Hasyim kemudian mengusulkan agar pada Pilpres Juli mendatang cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.
"Pemilih cukup membawa KTP saja ke TPS, dari pada menggunakan DPT yang amburadul atau diamburadulkan yang tentu menjadi masalah dikemudian hari. Tentu harus menyerukan pengadaan KTP massal dari sekarang," ungkapnya. (min)
