Jakarta, NU Online
Maraknya bom dalam bentuk bingkisan mencurigakan yang beredar di masyarakat membuktikan adanya ancaman generasi baru terorisme. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) yang sejak awal telah berkomitmen memerangi gerakan radikalisme agama, menghawatirkan generasi baru terorisme lahir dari kalangan pelajar.
”Kami merasa miris dengan suburnya gerakan radkalisme di kalangan pelajar yang berpotensi besar menjadi calon teroris. Karenanya kami akan menghelat Harlah IPNU ke 59 sebagai momentum deklarasi perang terhadap terorisme dan radikalisme agama di kalangan pelajar,” ungkap Abdul Idris Wahid, ketua panitia Harlah PP IPNU.<>
Idris sendiri menyinggung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi generasi baru terorisme terkesan sporadis dan kurang sistematis. ”Selama ini pemberantasan terorisme hanya didasarkan pada TKP dan dilimpahkan kepada polisis, dan selama ini baru sebatas menangkap pelaku ”teror” bukan teror-isme. Padahal terorisme di Indonesia mustahil diberantas tanpa koordinasi yang matang dan kerjasama dengan semua elemen masyarakat,” tandas Idris.
Kepanitiaan Harlah IPNU, lanjut Idris, bersepakat mendorong agar berbagai kementerian bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kepolisian memberantas terorisme. BNPT sendiri yang dibentuk pertengahan 2010 lalu belum berbuat banyak.
”Dibentuknya BNPT nyatanya tidak banyak memberi dampak positif bagi minimalisasi terorisme. Kami sangat menyesalkan hal ini. BNPT sepertinya masih belum menemukan format yang utuh,” tegas mahasiswa Komunikasi Politik UM Jakarta ini.
Sementara Kementerian Pendidikan Nasional, kata Idris, tampaknya kurang memperhatikan ancaman radkalisme agama di kalangan pelajar. ”Sudah sejak lama kami mendorong kementerian pendidikan nasional untuk waspada terhadap ancaman radikalisme pelajar, utamanya rohaniawan sekolah (rohis). Sebab hasil penelitian dan analisis kami menyatakan bahwa generasi baru terorisme lahir dari institusi pendidikan sekolah,” kata dia.
Puncak acara Harlah IPNU ke 59 yang rencananya digelar di Plaza Insan Berprestasi Kemendiknas RI pada tanggal 27 mei 2011 diharapkan menjadi terapi warning bagi kemndiknas untuk serius melaksankan proses pendidikan nation building yang utuh.
Selain deklarasi satgas deradikalisasi pelajar yang secara khusus terjun mengisi kajian keagamaan di musola dan masjid sekolah di seluruh indonesia, juga akan direalisasi program hibah perpustakaan ”peace corner” kepada sekolah di daerah rawan radikalisasi agama.
IPNU juga akan melakukan upgrading guru agama yang kapasitas keilmuannya minim dan hanya berpatok pada kurikulum saja. ”Ini bentuk komitmen kami sebagai garda terdepan menjaga NKRI,” pungkas Idris.
Maraknya bom dalam bentuk bingkisan mencurigakan yang beredar di masyarakat membuktikan adanya ancaman generasi baru terorisme. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) yang sejak awal telah berkomitmen memerangi gerakan radikalisme agama, menghawatirkan generasi baru terorisme lahir dari kalangan pelajar.
”Kami merasa miris dengan suburnya gerakan radkalisme di kalangan pelajar yang berpotensi besar menjadi calon teroris. Karenanya kami akan menghelat Harlah IPNU ke 59 sebagai momentum deklarasi perang terhadap terorisme dan radikalisme agama di kalangan pelajar,” ungkap Abdul Idris Wahid, ketua panitia Harlah PP IPNU.<>
Idris sendiri menyinggung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi generasi baru terorisme terkesan sporadis dan kurang sistematis. ”Selama ini pemberantasan terorisme hanya didasarkan pada TKP dan dilimpahkan kepada polisis, dan selama ini baru sebatas menangkap pelaku ”teror” bukan teror-isme. Padahal terorisme di Indonesia mustahil diberantas tanpa koordinasi yang matang dan kerjasama dengan semua elemen masyarakat,” tandas Idris.
Kepanitiaan Harlah IPNU, lanjut Idris, bersepakat mendorong agar berbagai kementerian bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kepolisian memberantas terorisme. BNPT sendiri yang dibentuk pertengahan 2010 lalu belum berbuat banyak.
”Dibentuknya BNPT nyatanya tidak banyak memberi dampak positif bagi minimalisasi terorisme. Kami sangat menyesalkan hal ini. BNPT sepertinya masih belum menemukan format yang utuh,” tegas mahasiswa Komunikasi Politik UM Jakarta ini.
Sementara Kementerian Pendidikan Nasional, kata Idris, tampaknya kurang memperhatikan ancaman radkalisme agama di kalangan pelajar. ”Sudah sejak lama kami mendorong kementerian pendidikan nasional untuk waspada terhadap ancaman radikalisme pelajar, utamanya rohaniawan sekolah (rohis). Sebab hasil penelitian dan analisis kami menyatakan bahwa generasi baru terorisme lahir dari institusi pendidikan sekolah,” kata dia.
Puncak acara Harlah IPNU ke 59 yang rencananya digelar di Plaza Insan Berprestasi Kemendiknas RI pada tanggal 27 mei 2011 diharapkan menjadi terapi warning bagi kemndiknas untuk serius melaksankan proses pendidikan nation building yang utuh.
Selain deklarasi satgas deradikalisasi pelajar yang secara khusus terjun mengisi kajian keagamaan di musola dan masjid sekolah di seluruh indonesia, juga akan direalisasi program hibah perpustakaan ”peace corner” kepada sekolah di daerah rawan radikalisasi agama.
IPNU juga akan melakukan upgrading guru agama yang kapasitas keilmuannya minim dan hanya berpatok pada kurikulum saja. ”Ini bentuk komitmen kami sebagai garda terdepan menjaga NKRI,” pungkas Idris.
