Situbondo, NU Online
Terkatungnya penanganan kasus dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek yang didanai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Pedesaan (PKPS IP) 2005 di Banyuwangi dan Situbondo, mendapat perhatian serius dari Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT), Saifullah Yusuf.

Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul itu mendesak agar aparat penegak hukum serius menangani dugaan ketidakberesan pelaksanaan proyek tersebut. Kata Gus Ipul, polisi atau kejaksaan tidak harus menerima laporan dari masyarakat. Jika memang menemukan atau mensinyalir adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek PKPS BBM IP, maka aparat penegak hukum harus segera menindaknya.

<>

“Polisi harus bergerak dan jangan jalan di tempat penyelidikannya,” kata Gus Ipul usai menjadi keynote speaker dalam Dialog Publik Strategi Daerah Tertinggal Mengejar Kemajuan di Balai Desa Tangjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Situbondo, Selasa (26/12) kemarin.

Langkah tegas dari aparat hukum, lanjut Ketua Umum GP Ansor tersebut, sangat diperlukan. Sebab, akan membantu mencapai tujuan digelontorkannya sebuah program yang turun ke tingkat bawah. “Minimal sebagai shock therapy bagi penerima proyek selanjutnya,” papar pria yang sering tampil dengan songkok nasional itu.

Sehingga, ke depan, pelaksanaan program serupa akan makin lebih baik. Sebab, penerima dan pelaksana program akan takut berbuat macam-macam. “Karena ke depan program-program yang bertujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan terus digalakkan. Thaun 2006 ini misalnya PKPS BBM IP ada lagi dengan nama PPIP (Proyek Peningkatan Infrastruktur Pedesaan),” papar Gus Ipul.

Apalagi seperti Kabupaten Situbondo yang masuk ke dalam daerah yang teridentifikasi tertinggal. Daerah tertinggal, lanjut Gus Ipul, oleh pemerintah pusat dan provinsi akan diprioritaskan dalam mendapatkan program pembangunan fisik. “Jika saat ini saja pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prosedur dibiarkan, maka potensi untuk ditiru di kemudian hari sangat besar. Ini merugikan masyarakat banyak,” papar Gus Ipul.

Pria yang dikenal low profile itu mengatakan, pelaksanaan program pembangunan fisik di desa saat ini disengaja didesain banyak melibatkan langsung partisipasi masyarakat. Tujuannya, agar realisasi proyek bisa lebih besar dari pada dana yang diterima. “Misalnya dengan uang sekian juta biasanya hanya dapat 2 Km, dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat mampu mendapatkan 4 sampail 5 km,” tutur Gus Ipul.

Sebagaimana pernah diberitakan, pelaksanaan proyek yang didanai PKPS BBM IP 2005 di Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo disinyalir banyak yang asal-asalan. Terbukti dari beberapa proyek fisik yang dibangun, sebagian sudah ada yang rusak. Ada yang plengsengannya sudah retak bahkan hancur, aspal terkelupas. Padahal pembangunan proyek itu masih belum satu tahun. Meski demikian, hingga saat ini, tidak satu pun penerima proyek tersebut yang diproses hukum. Pengaduan hilang begitu saja seiring berlalunya waktu. (gpa/sam)