Semarang, NU Online
Adanya PNS dan TNI, juga Polri menjadi anggota aktif organisasi terlarang NII, membuktikan negara telah kedodoran menghadapi ideologi klandestein tersebut. Hal itu juga membuktikan negara tak bisa menjaga ideologinya sendiri, Pancasila. Berarti sudah dalam kondisi genting. Rakyat yang masih setia pada NKRI harus siaga sekarang juga.
Demikian pernyataan Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemdua Ansor (PW GP Ansor) Jawa Tengah Jabir Al-Faruqi saat ditemui NU Online di kantor PWNU Jateng Jl Dr Cipto 180 Semarang, Selasa (3/5).<>
“NII merasuki PNS dan TNI, ini berarti sudah genting. Seluruh rakyat yang pro NKRI harus siaga. Sebab organisasi terlarang telah menggurita di dalam aparat negara sendiri,” tutur Jabir di dampingi ketua PW IPNU Jateng Muhaimin dan Ketua PW IPPNU Jateng Nikmatul Azizah.
Ia mendesak pemerintah harus segera bersikap tegas soal ini. Sebab NII bukan sekedar kelompok pengajian yang melenceng atau aliran sesat. Tetapi sudah merupakan gerakan politik.
Padahal menurut hukum Islam, terangnya, jika ada gerakan politik yang mengancam kedaulatan negara, hukumnya lebih dari sekedar kriminal. Melainkan sudah bughot, pemberontakan. Pelakunya harus ditumpas.
Jabir menandaskan, keluarga besar NU harus semakin solid membentengi NKRI dari rongrongan ekstrem kanan dan kelompok radikal yang merusak RI dan sekaligus agama Islam sendiri.
Ia telah menindaklanjuti seruan ketua umum Pengurus Pusat GP Ansor untuk menjaga masjid dan mengawasi orang-orang berciri tertentu yang menyebarkan faham ekstrem dan radikal. Terlebih yang telah merebut masjid dari masyarakat setempat.
Tahap pertama, jelasnya, warga NU dia minta mengingatkan orang-orang itu dengan cara yang bijak. Apabila tidak berhasil atau bahkan menemukan bukti tindakan penyebaran faham radikal, kaum nahdliyin harus melaporkan kepada polisi agar menangkap mereka.
Langkah ketiga, lanjut Jabir, warga harus menangkap mereka dan menyerahkan kepada polisi. Sebab kewenangan eksekusi hukum ada pada negara. Rakyat sipil sebatas membantu sesuai kemampuannya.
Namun lebih dari itu, tambah Jabir, jika negara sudah mengumumkan perang melawan NII dan semacamnya, GP Ansor dan seluruh warga NU siap membantu sepenuh tenaga.
“NU ikut punya saham dalam negara ini. Ketua umum PBNU waktu itu, KH Abdul Wahid Hasyim, ikut mendirikan negara ini bersama Bung Karno dan lain-lain. Maka warga NU wajib membela NKRI yang telah terancam ini,” tegasnya. (ich)
Adanya PNS dan TNI, juga Polri menjadi anggota aktif organisasi terlarang NII, membuktikan negara telah kedodoran menghadapi ideologi klandestein tersebut. Hal itu juga membuktikan negara tak bisa menjaga ideologinya sendiri, Pancasila. Berarti sudah dalam kondisi genting. Rakyat yang masih setia pada NKRI harus siaga sekarang juga.
Demikian pernyataan Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemdua Ansor (PW GP Ansor) Jawa Tengah Jabir Al-Faruqi saat ditemui NU Online di kantor PWNU Jateng Jl Dr Cipto 180 Semarang, Selasa (3/5).<>
“NII merasuki PNS dan TNI, ini berarti sudah genting. Seluruh rakyat yang pro NKRI harus siaga. Sebab organisasi terlarang telah menggurita di dalam aparat negara sendiri,” tutur Jabir di dampingi ketua PW IPNU Jateng Muhaimin dan Ketua PW IPPNU Jateng Nikmatul Azizah.
Ia mendesak pemerintah harus segera bersikap tegas soal ini. Sebab NII bukan sekedar kelompok pengajian yang melenceng atau aliran sesat. Tetapi sudah merupakan gerakan politik.
Padahal menurut hukum Islam, terangnya, jika ada gerakan politik yang mengancam kedaulatan negara, hukumnya lebih dari sekedar kriminal. Melainkan sudah bughot, pemberontakan. Pelakunya harus ditumpas.
Jabir menandaskan, keluarga besar NU harus semakin solid membentengi NKRI dari rongrongan ekstrem kanan dan kelompok radikal yang merusak RI dan sekaligus agama Islam sendiri.
Ia telah menindaklanjuti seruan ketua umum Pengurus Pusat GP Ansor untuk menjaga masjid dan mengawasi orang-orang berciri tertentu yang menyebarkan faham ekstrem dan radikal. Terlebih yang telah merebut masjid dari masyarakat setempat.
Tahap pertama, jelasnya, warga NU dia minta mengingatkan orang-orang itu dengan cara yang bijak. Apabila tidak berhasil atau bahkan menemukan bukti tindakan penyebaran faham radikal, kaum nahdliyin harus melaporkan kepada polisi agar menangkap mereka.
Langkah ketiga, lanjut Jabir, warga harus menangkap mereka dan menyerahkan kepada polisi. Sebab kewenangan eksekusi hukum ada pada negara. Rakyat sipil sebatas membantu sesuai kemampuannya.
Namun lebih dari itu, tambah Jabir, jika negara sudah mengumumkan perang melawan NII dan semacamnya, GP Ansor dan seluruh warga NU siap membantu sepenuh tenaga.
“NU ikut punya saham dalam negara ini. Ketua umum PBNU waktu itu, KH Abdul Wahid Hasyim, ikut mendirikan negara ini bersama Bung Karno dan lain-lain. Maka warga NU wajib membela NKRI yang telah terancam ini,” tegasnya. (ich)
