Jakarta, NU Online
Pandangan akhir sekaligus rekomendasi pansus skandal dana Bank Century yang merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun akan diputuskan pada 2 Maret 2010 mendatang. Namun, hasilnya dipredikasi tidak akan jauh berbeda dengan pandangan atau sikap awal Pansus DPR.
Dalam pandangan awal Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Gerindra dan Hanura menolak penggelontoran uang negara itu untuk Century. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB menerima.<>
Bahkan dikabarkan Bahkan FPG, FPKS, FPDIP, Gerindra dan Hanura akan menyebut Sri Mulyani dan Boediono yang harus bertanggungjawab. Bahkan presiden diminta untuk menyiapkan dua nama pengganti Boediono.
“Masalah skandal Century ini jangan didramatisir seolah-olah Indonesia ambruk jika tidak ada bailout. Karena itu, nanti Presiden SBY kita minta untuk menyiapkan dua nama untuk menggantikan Wapres Boediono,” tandas anggota pansus skandal century, Andi Rahmat (FPKS) dalam dialektika demokrasi bertajuk “Menimbang Resiko Politik Keputusan Skandal Century” di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (19/2).
Hadir pula Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, Achsanul Kosasih dari Partai Demokrat, pakar komunikasi Effendi Gazali dari Universitas Indonesia, dan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsudin.
Bambang Soesatyo mengatakan, Partai Golkar tidak akan mundur dari sikap awal dalam menyikapi adanya pelanggaran UU, pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang dan terjadinya kerugian keuangan negara dalam bailout century tersebut sejak merger-akuisisi, FPJP, PMS-LPS-BI.
Dari kubu Partai Demokrat, Achsanul Kosasih mengakui jika ada kesalahan dalam proses merger-akuisisi, bailout, FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek) maupun PMS (penyertaan modal sementara) oleh LPS (lembaga penjamin simpanan) dan Bank Indonesia.
Hanya saja, lanjutnya, dari data-data PPATK (pusat pelaporan analisa dan transaksi keuangan) tidak ada yang mengalir ke Partai Demokrat maupun tim sukses Pilpres SBY.
Sementara itu Effendi Gazali menilai pandangan awal fraksi-fraksi yang mempunyai sekor 7:2 cukup berkualitas. Berbeda dengan pandangan tentang aliran dana PPATK yang mempunyai skor 9:0 di mana semua fraksi mengakui ada pelanggaran. “Ibarat pertandingan bola, sekor 9:0 itu seperti PSSI Vs Arab Saudi,” katanya bergurau. (nif/nam)
Pandangan akhir sekaligus rekomendasi pansus skandal dana Bank Century yang merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun akan diputuskan pada 2 Maret 2010 mendatang. Namun, hasilnya dipredikasi tidak akan jauh berbeda dengan pandangan atau sikap awal Pansus DPR.
Dalam pandangan awal Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Gerindra dan Hanura menolak penggelontoran uang negara itu untuk Century. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB menerima.<>
Bahkan dikabarkan Bahkan FPG, FPKS, FPDIP, Gerindra dan Hanura akan menyebut Sri Mulyani dan Boediono yang harus bertanggungjawab. Bahkan presiden diminta untuk menyiapkan dua nama pengganti Boediono.
“Masalah skandal Century ini jangan didramatisir seolah-olah Indonesia ambruk jika tidak ada bailout. Karena itu, nanti Presiden SBY kita minta untuk menyiapkan dua nama untuk menggantikan Wapres Boediono,” tandas anggota pansus skandal century, Andi Rahmat (FPKS) dalam dialektika demokrasi bertajuk “Menimbang Resiko Politik Keputusan Skandal Century” di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (19/2).
Hadir pula Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, Achsanul Kosasih dari Partai Demokrat, pakar komunikasi Effendi Gazali dari Universitas Indonesia, dan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsudin.
Bambang Soesatyo mengatakan, Partai Golkar tidak akan mundur dari sikap awal dalam menyikapi adanya pelanggaran UU, pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang dan terjadinya kerugian keuangan negara dalam bailout century tersebut sejak merger-akuisisi, FPJP, PMS-LPS-BI.
Dari kubu Partai Demokrat, Achsanul Kosasih mengakui jika ada kesalahan dalam proses merger-akuisisi, bailout, FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek) maupun PMS (penyertaan modal sementara) oleh LPS (lembaga penjamin simpanan) dan Bank Indonesia.
Hanya saja, lanjutnya, dari data-data PPATK (pusat pelaporan analisa dan transaksi keuangan) tidak ada yang mengalir ke Partai Demokrat maupun tim sukses Pilpres SBY.
Sementara itu Effendi Gazali menilai pandangan awal fraksi-fraksi yang mempunyai sekor 7:2 cukup berkualitas. Berbeda dengan pandangan tentang aliran dana PPATK yang mempunyai skor 9:0 di mana semua fraksi mengakui ada pelanggaran. “Ibarat pertandingan bola, sekor 9:0 itu seperti PSSI Vs Arab Saudi,” katanya bergurau. (nif/nam)
