Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selalu dilanda konflik internal. Hal itu terjadi sejak didirikan pada 1998 silam hingga saat ini. Namun, sejak itu pula, konflik di tubuh partai yang kelahirannya dibidani para ulama dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) itu tak pernah diselesaikan dengan baik dan bijaksana.
Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Besar NU Mustofa Zuhad Mughni saat menjadi narasumber pada Halaqah pra Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB kubu Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (25/4) kemarin.<>
Salah satu deklarator PKB tersebut mengaku selalu mengamati perkembangan partai yang merupakan wadah penyaluran aspirasi politik kalangan Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) itu. Namun, katanya, berulang kali terjadi konflik, tak menjadikan PKB menjadi partai yang dewasa.
“Tidak pernah ada penyelesaian yang fundamental (mendasar) jika terjadi konflik. Kalau pun ada yang mengalah, pasti tetap gondok (baca: tak puas dan menyimpan dendam). Dan, kegondokan itu terus dipelihara. Salah satu akibatnya, muncul, misalkan, PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama),” jelasnya.
Kondisi demikian, katanya, bukanlah sesuatu yang baik bagi masa depan PKB dan politik NU. Maka, lanjutnya, tidak bisa disalahkan bila sebagian besar tokoh dan pemimpin di NU merasa jenuh melihat perkembangan di PKB.
PKB, imbuhnya, tak lagi bisa diharapkan sebagai wadah memperjuangkan aspirasi NU. Padahal, partai besutan mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu didirikan sebagai sarana perjuangan ulama, kiai dan warga Nahdliyin.
Karena itu, ia berharap kepada pihak-pihak yang bertikai, yakni kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin, agar segera mencari rumusan yang tepat untuk penyelesaian konflik itu. Pasalnya, PKB terancam tak bisa mengikuti Pemilihan Umum pada 2009 mendatang bila masalah tersebut tak secepatnya diselesaikan.
Halaqah pra-MLB itu dihadiri Muhaimin dan beberapa petinggi PBNU, antara lain, Ahmad Bagdja (Ketua), Taufiq R. Abdullah (Wakil Sekretaris Jenderal) dan Ketua Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta Muhidin Ishak. (rif)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selalu dilanda konflik internal. Hal itu terjadi sejak didirikan pada 1998 silam hingga saat ini. Namun, sejak itu pula, konflik di tubuh partai yang kelahirannya dibidani para ulama dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) itu tak pernah diselesaikan dengan baik dan bijaksana.
Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Besar NU Mustofa Zuhad Mughni saat menjadi narasumber pada Halaqah pra Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB kubu Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (25/4) kemarin.<>
Salah satu deklarator PKB tersebut mengaku selalu mengamati perkembangan partai yang merupakan wadah penyaluran aspirasi politik kalangan Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) itu. Namun, katanya, berulang kali terjadi konflik, tak menjadikan PKB menjadi partai yang dewasa.
“Tidak pernah ada penyelesaian yang fundamental (mendasar) jika terjadi konflik. Kalau pun ada yang mengalah, pasti tetap gondok (baca: tak puas dan menyimpan dendam). Dan, kegondokan itu terus dipelihara. Salah satu akibatnya, muncul, misalkan, PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama),” jelasnya.
Kondisi demikian, katanya, bukanlah sesuatu yang baik bagi masa depan PKB dan politik NU. Maka, lanjutnya, tidak bisa disalahkan bila sebagian besar tokoh dan pemimpin di NU merasa jenuh melihat perkembangan di PKB.
PKB, imbuhnya, tak lagi bisa diharapkan sebagai wadah memperjuangkan aspirasi NU. Padahal, partai besutan mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu didirikan sebagai sarana perjuangan ulama, kiai dan warga Nahdliyin.
Karena itu, ia berharap kepada pihak-pihak yang bertikai, yakni kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin, agar segera mencari rumusan yang tepat untuk penyelesaian konflik itu. Pasalnya, PKB terancam tak bisa mengikuti Pemilihan Umum pada 2009 mendatang bila masalah tersebut tak secepatnya diselesaikan.
Halaqah pra-MLB itu dihadiri Muhaimin dan beberapa petinggi PBNU, antara lain, Ahmad Bagdja (Ketua), Taufiq R. Abdullah (Wakil Sekretaris Jenderal) dan Ketua Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta Muhidin Ishak. (rif)
