Jakarta, NU Online
Berkaitan dengan pemekaran provinsi Papua, Gus Dur berpendapat bahwa dalam hal ini pemerintah mencari penyakit dan masalah baru di Papua karena hal tersebut banyak menuai protes atau penolakan dari masyarakat sehingga permasalahan yang ada semakin kompleks.
Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam bedah buku mencari jalan tengah otonomi khusus propinsi Papua yang diselenggarakan di Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Sabtu (29/11).
<>Mustasyar PBNU tersebut juga menganggap bahwa penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat terhadap orang Papua yang melakukan pengibaran bendera bintang kerjora adalah sebuah kekeliruan.” Bintang kejora itu kan bendera kultural bukan bendera politik jangan tertipu oleh Organisasi Papua Merdeka” ungkapnya.
Karena itulah penyelesaian masalah papua tidak hanya menggunakan pendekatan politis, tetapi juga menggunakan pendekatan kultural karena permasalahan yang timbul juga disebabkan oleh masalah budaya yang ada dalam masyarakat.
Propinsi Papua merupakan propinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun demikian, penduduknya sangat tertinggal dibandingkan dengan penduduk dari propinsi lainnya. Hal inilah yang menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan separatis untuk memisahkan diri dari Indonesia dan dalam hal ini penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah tidak menyentuh akar permasalahan yang ada.
Deklarasi Propinsi Irian Jaya Tengah telah menimbulkan konflik berdarah di Timika pada 23 Agustus 2003 sehingga hal ini menambah permasalahan yang muncul di Papua. Pendirian beberapa propinsi baru tersebut dianggap sebagai upaya untuk menggagalkan pelaksanaan otonomi khusus yang diterapkan di Papua. Pelaksanaan agenda otonomi khusus yang tidak jelas tersebut membuat pemerintah cenderung bersikap reaktif terhadap berbagai permasalahan yang ada di papua.(mkf)
