Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan agar partai besar seperti Golkar tidak jumawa memaksakan usulan kenaikan Parliamentary Threshold menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Sebab, dalam politik itu dukungan berjalan dinamis. Bisa saja partai yang dulunya besar menjadi kecil dan demikian juga sebaliknya.
"Jangan Jumawa. Belum tentu partai yang sekarang besar nanti juga akan besar, dan belum tentu yang kecil akan kecil terus. Dinamika politik pasti fluktuatif, karena ini merupakan hukum alam dan rakyat yang akan menilai," ingat Ketua DPP PKB Marwan Ja'far kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).
>
Marwan menilai usulan Golkar terlalu terburu-buru. Apalagi belum ada pembahasan soal wacana tersebut dalam revisi UU Pemilu.
"PT 5 persen itu rasionalisasinya apa? Kan harus dijelaskan dulu. Bukan asal bicara. Pansusnya saja belum dibentuk, pasti ada perdebatan, diskusi, dan alasan yang rasional," terang Marwan.
Menurut Ketua FPKB DPR ini, dari pada terjebak dalam PT 5 persen, lebih penting DPR membenahi sistem pemilu yang adil dan fair bagi semua. "Perlu demokrasi yang fair dan kompetitif, bukan money politics dan bukan menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat," tegasnya. (ful)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan agar partai besar seperti Golkar tidak jumawa memaksakan usulan kenaikan Parliamentary Threshold menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Sebab, dalam politik itu dukungan berjalan dinamis. Bisa saja partai yang dulunya besar menjadi kecil dan demikian juga sebaliknya.
"Jangan Jumawa. Belum tentu partai yang sekarang besar nanti juga akan besar, dan belum tentu yang kecil akan kecil terus. Dinamika politik pasti fluktuatif, karena ini merupakan hukum alam dan rakyat yang akan menilai," ingat Ketua DPP PKB Marwan Ja'far kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).
>
Marwan menilai usulan Golkar terlalu terburu-buru. Apalagi belum ada pembahasan soal wacana tersebut dalam revisi UU Pemilu.
"PT 5 persen itu rasionalisasinya apa? Kan harus dijelaskan dulu. Bukan asal bicara. Pansusnya saja belum dibentuk, pasti ada perdebatan, diskusi, dan alasan yang rasional," terang Marwan.
Menurut Ketua FPKB DPR ini, dari pada terjebak dalam PT 5 persen, lebih penting DPR membenahi sistem pemilu yang adil dan fair bagi semua. "Perlu demokrasi yang fair dan kompetitif, bukan money politics dan bukan menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat," tegasnya. (ful)
