Sumenep, NU Online
Tugas paling pokok para ulama adalah mengayomi umat. Meskipun para ulama juga mempunyai hak untuk terjun ke dunia politik. Namun jika para ulama melakukan tidakan money politics (politik uang), maka masyarakat tidak akan percaya lagi kepada dawuh para ulama.
Demikian dinyatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep, KH Akhmad Shafraji, di Sumenep, Selasa (14/4). Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi ulama yang terlibat dalam politik praktis dan money politics. Menurutnya, beberapa ulama telah melakukan tindakan yang keluar dari maqam-nya dan menodai demokrasi dengan melakukan praktik money politics.<>
Tanpa menyebutkan identitas ulama yang dimaksudkan, Ahmad Shafraji menegaskan bahwa sudah sejak awal money politics hukumnya haram. Bahkan ketentuan tersebut juga diatur dalam undang-undang.
Ketua STITA Pandian Tarate itu menambahkan, MUI akan mengajak semua kalangan ulama Sumenep untuk bertemu. Selain sebagai media silaturahim, rencananya pertemuan ini diharapkan dapat menyamakan pandangan tentang tugas utama ulama.
"MUI tidak menginginkan, hanya karena persoalan politik, kharisma ulama di mata masyarakat hancur. Padahal di Madura, khususnya Sumenep, masyarakat masih menjadikan para ulama sebagai panutan. Sehingga, jika panutan masyarakat sudah melakukan tindakan memalukan, maka masyarakat akan hancur," terang Shafraji.
Selain itu, dia juga meminta masyarakat bisa menahan diri pascapemilu. Karena dalam beberapa hari terakhir, situasi politik mulai memanas. Sehingga, dimungkinkan sejumlah kalangan masyarakat mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkis. (min)
Tugas paling pokok para ulama adalah mengayomi umat. Meskipun para ulama juga mempunyai hak untuk terjun ke dunia politik. Namun jika para ulama melakukan tidakan money politics (politik uang), maka masyarakat tidak akan percaya lagi kepada dawuh para ulama.
Demikian dinyatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep, KH Akhmad Shafraji, di Sumenep, Selasa (14/4). Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi ulama yang terlibat dalam politik praktis dan money politics. Menurutnya, beberapa ulama telah melakukan tindakan yang keluar dari maqam-nya dan menodai demokrasi dengan melakukan praktik money politics.<>
Tanpa menyebutkan identitas ulama yang dimaksudkan, Ahmad Shafraji menegaskan bahwa sudah sejak awal money politics hukumnya haram. Bahkan ketentuan tersebut juga diatur dalam undang-undang.
Ketua STITA Pandian Tarate itu menambahkan, MUI akan mengajak semua kalangan ulama Sumenep untuk bertemu. Selain sebagai media silaturahim, rencananya pertemuan ini diharapkan dapat menyamakan pandangan tentang tugas utama ulama.
"MUI tidak menginginkan, hanya karena persoalan politik, kharisma ulama di mata masyarakat hancur. Padahal di Madura, khususnya Sumenep, masyarakat masih menjadikan para ulama sebagai panutan. Sehingga, jika panutan masyarakat sudah melakukan tindakan memalukan, maka masyarakat akan hancur," terang Shafraji.
Selain itu, dia juga meminta masyarakat bisa menahan diri pascapemilu. Karena dalam beberapa hari terakhir, situasi politik mulai memanas. Sehingga, dimungkinkan sejumlah kalangan masyarakat mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkis. (min)
