Jakarta, NU Online
Pengurus Pusat (PP) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumbedaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) mengadakan pelatihan analisis dan pemantauan anggaran, Kamis (16/4). Pelatihan yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa komunitas muda Nahdlyyin di Jakarta ini, berlangsung di Aula Kantor PP Lakpesadam NU, Jl. KH Ramli, Tebet, Jakarta Selatan.
Dalam pidato pengantarnya, Direktur PP Lakpesdam NU, Lilis Nurul Husna menyatakan, warga Nahdliyyin sebagai objek dari budgeting anggaran, membutuhkan pendamping agar tidak selalu menjadi korban. Menurut Lilis, meski banyak Pemerintah Daerah (pemda) tampaknya mengalokasikan anggaran yang besar untuk pos kesejahteraan, namun seringkali hanya akal-akalan saja.<>
"Banyak alokasi anggaran dari pemda justru dihabiskan untuk belanja para pajabat pemerintahan. Ironisnya para pejabat ini selalu menyelipkan belanja kebutuhan pribadi mereka ke dalam setiap pos alokasi kesejahteraaan rakyat," kata Lilis.
Lebih lanjut, Lilis menambahkan, dengan adanya ketidakadilan yang selalu mengorbankan orang-orang miskin, maka Kaum muda NU juga memiliki kewajiban untuk membela warganya. Dengan alasan apapun, imbuhnya, kaum muda NU memiliki kewajiban untuk mengawal distribusi hak rakyat dari alokasi anggaran pemerintah.
Sementara itu, pelatihan analisis dan pemantauan anggaran ini, menghasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain membentuk Komunitas Nahdliyyiin Belajar Anggaran (KNBA). Menurut rencananya, komunitas ini akan mempelajari dan mengadakan advokasi pro poor atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di basis-basis Nahdliyyin. (min)
Pengurus Pusat (PP) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumbedaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) mengadakan pelatihan analisis dan pemantauan anggaran, Kamis (16/4). Pelatihan yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa komunitas muda Nahdlyyin di Jakarta ini, berlangsung di Aula Kantor PP Lakpesadam NU, Jl. KH Ramli, Tebet, Jakarta Selatan.
Dalam pidato pengantarnya, Direktur PP Lakpesdam NU, Lilis Nurul Husna menyatakan, warga Nahdliyyin sebagai objek dari budgeting anggaran, membutuhkan pendamping agar tidak selalu menjadi korban. Menurut Lilis, meski banyak Pemerintah Daerah (pemda) tampaknya mengalokasikan anggaran yang besar untuk pos kesejahteraan, namun seringkali hanya akal-akalan saja.<>
"Banyak alokasi anggaran dari pemda justru dihabiskan untuk belanja para pajabat pemerintahan. Ironisnya para pejabat ini selalu menyelipkan belanja kebutuhan pribadi mereka ke dalam setiap pos alokasi kesejahteraaan rakyat," kata Lilis.
Lebih lanjut, Lilis menambahkan, dengan adanya ketidakadilan yang selalu mengorbankan orang-orang miskin, maka Kaum muda NU juga memiliki kewajiban untuk membela warganya. Dengan alasan apapun, imbuhnya, kaum muda NU memiliki kewajiban untuk mengawal distribusi hak rakyat dari alokasi anggaran pemerintah.
Sementara itu, pelatihan analisis dan pemantauan anggaran ini, menghasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain membentuk Komunitas Nahdliyyiin Belajar Anggaran (KNBA). Menurut rencananya, komunitas ini akan mempelajari dan mengadakan advokasi pro poor atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di basis-basis Nahdliyyin. (min)
