Jakarta, NU Online
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) minta elit elit Partai Demokrat atau orang-orang dekat SBY untuk berhenti mengeluarkan ancaman soal reshuffle kabinet. "Ancaman-ancaman seperti itu meresahkan kami, dan membuat hubungan PPP dengan Presiden SBY menjadi tidak harmonis," ujar Lukman Hakiem, Wakil Ketua Majelis Pakar PPP di Jakarta, Rabu (24/3).
Menurut Lukman, pernyataan kader-kader PD agar peserta koalisi yang merasa tidak nyaman menarik diri dari kabinet merupakan bentuk ancaman. Pernyataan tersebut terus mengemuka pascaparipurna DPR yang membahas kasus Bank Cantury. Meskipun suara itu belum dianggap mewakili Presiden SBY, namun seolah-olah terus bersahutan.<>
PPP, kata Lukman, adalah salah satu partai peserta koalisi ikut berjuang mendukung terpilihnya SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden. Dua kader PPP di kabinet, Menag Suryadharma Ali dan Menpera Suharso Monoarfa, juga bekerja keras untuk suksesnya pemerintahan SBY-Boediono.
Lukman mengatakan, ukuran kesetiaan dalam koalisi jangan hanya dilihat dari kasus Bank Century. Dalam kasus Bank Century, PPP memang berbeda pendapat dengan PD. Namun sejalan dengan keinginan SBY supaya kasus itu diungkap seterang-terangnya. "Dalam kasus Cantury PPP tidak dapat mengingkari hati nurani dan melawan aspirasi publik. Sehingga maaf saja kalau PPP berbeda dengan Demokrat," papar Lukman. (min)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) minta elit elit Partai Demokrat atau orang-orang dekat SBY untuk berhenti mengeluarkan ancaman soal reshuffle kabinet. "Ancaman-ancaman seperti itu meresahkan kami, dan membuat hubungan PPP dengan Presiden SBY menjadi tidak harmonis," ujar Lukman Hakiem, Wakil Ketua Majelis Pakar PPP di Jakarta, Rabu (24/3).
Menurut Lukman, pernyataan kader-kader PD agar peserta koalisi yang merasa tidak nyaman menarik diri dari kabinet merupakan bentuk ancaman. Pernyataan tersebut terus mengemuka pascaparipurna DPR yang membahas kasus Bank Cantury. Meskipun suara itu belum dianggap mewakili Presiden SBY, namun seolah-olah terus bersahutan.<>
PPP, kata Lukman, adalah salah satu partai peserta koalisi ikut berjuang mendukung terpilihnya SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden. Dua kader PPP di kabinet, Menag Suryadharma Ali dan Menpera Suharso Monoarfa, juga bekerja keras untuk suksesnya pemerintahan SBY-Boediono.
Lukman mengatakan, ukuran kesetiaan dalam koalisi jangan hanya dilihat dari kasus Bank Century. Dalam kasus Bank Century, PPP memang berbeda pendapat dengan PD. Namun sejalan dengan keinginan SBY supaya kasus itu diungkap seterang-terangnya. "Dalam kasus Cantury PPP tidak dapat mengingkari hati nurani dan melawan aspirasi publik. Sehingga maaf saja kalau PPP berbeda dengan Demokrat," papar Lukman. (min)
