Surabaya, NU Online
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Timur tetap istiqomah mendukung kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA) sebagai Ketua Umum PPP. Tak selayaknya SDA secara pribadi dimintai pertanggung jawaban mengenai prestasi partai ini yang kemungkinan besar buruk di Pemilu 2009.
Plt Sekretaris PPP Jatim, M Mirdasy, kepada wartawan di Surabaya, Jum'at (17/4), menyatakan, PPP Jatim tak mau terseret pada arus konflik antara Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) -salah satu organisas<>i sayap PPP- dengan kepemimpinan DPP PPP sekarang.
Dia menyatakan, hasil final prestasi PPP di Pemilu 2009 belum diketahui secara pasti. Rekapitulasi suara manual masih bergerak di tingkat kecamatan (PPK) dan belum masuk ke tingkat KPUD kabupaten/kota. Karena itu, tambah Mirdasy, tak etis jika saat ini sudah ada gerakan meminta Ketua Umum Suryadharma Ali mengundurkan diri dari jabatannya.
"Apalagi, di lapangan banyak ditemukan kecurangan dan penggelembungan suara di Pemilu 2009 ini," ungkapnya. Tak selayaknya kerja semua kepengurusan PPP sekarang diganggu dengan gerakan politik tak perlu. "Tuntutan mundur kepada ketua umum merupakan kepentingan politik menjelang pilpres," ujarnya.
Ada mekanisme dan prosedur organisasi untuk mengevaluasi dan menilai kinerja kepemimpinan SDA di PPP. Misalnya, di forum rapat pimpinan dan musyawarah kerja nasional (mukernas). "Gerakan itu tak etislah," katanya.
Di tingkat Jatim, suara PPP pada Pemilu 2009 ini untuk sementara merosot dibanding Pemilu 2004. Data tabulasi suara di KPU Jatim kemarin, sekitar pukul 14.00 menunjukkan, PPP berada di posisi kesembilan dengan 59.300 suara atau 4,07%. Posisi PPP ini di bawah PKNU dan Partai Gerindra. PPP lebih baik posisinya dibanding Partai Hanura yang berada di posisi ke-10.
Mirdasy menyatakan, banyak faktor yang menyebabkan jebloknya suara PPP di Jatim. Di antaranya penempatan caleg yang tak sesuai dengan daerah pemilihannya (Dapil). Selain itu, katanya, banyak caleg PPP yang tak didukung secara total oleh kepemimpinan DPC PPP di mana caleg itu ditempatkan.
"Makanya jangan sembarangan menempatkan caleg di satu dapil tertentu. Mesti mempertimbangkan banyak faktor," katanya.
Isu perpecahan PKB dan Gus Dur juga kurang ditangkap dan dijadikan penambahan suara oleh PPP di daerah. Hal lainnya adalah tak turunnya mantan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa pada kampanye partai ini di Jatim. Padahal, Khofifah pernah dijagokan sebagai cagub Jatim oleh PPP dan kalah tipis dibanding Soekarwo pada pilgub yang berlangsung 3 putaran. (SM)
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Timur tetap istiqomah mendukung kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA) sebagai Ketua Umum PPP. Tak selayaknya SDA secara pribadi dimintai pertanggung jawaban mengenai prestasi partai ini yang kemungkinan besar buruk di Pemilu 2009.
Plt Sekretaris PPP Jatim, M Mirdasy, kepada wartawan di Surabaya, Jum'at (17/4), menyatakan, PPP Jatim tak mau terseret pada arus konflik antara Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) -salah satu organisas<>i sayap PPP- dengan kepemimpinan DPP PPP sekarang.
Dia menyatakan, hasil final prestasi PPP di Pemilu 2009 belum diketahui secara pasti. Rekapitulasi suara manual masih bergerak di tingkat kecamatan (PPK) dan belum masuk ke tingkat KPUD kabupaten/kota. Karena itu, tambah Mirdasy, tak etis jika saat ini sudah ada gerakan meminta Ketua Umum Suryadharma Ali mengundurkan diri dari jabatannya.
"Apalagi, di lapangan banyak ditemukan kecurangan dan penggelembungan suara di Pemilu 2009 ini," ungkapnya. Tak selayaknya kerja semua kepengurusan PPP sekarang diganggu dengan gerakan politik tak perlu. "Tuntutan mundur kepada ketua umum merupakan kepentingan politik menjelang pilpres," ujarnya.
Ada mekanisme dan prosedur organisasi untuk mengevaluasi dan menilai kinerja kepemimpinan SDA di PPP. Misalnya, di forum rapat pimpinan dan musyawarah kerja nasional (mukernas). "Gerakan itu tak etislah," katanya.
Di tingkat Jatim, suara PPP pada Pemilu 2009 ini untuk sementara merosot dibanding Pemilu 2004. Data tabulasi suara di KPU Jatim kemarin, sekitar pukul 14.00 menunjukkan, PPP berada di posisi kesembilan dengan 59.300 suara atau 4,07%. Posisi PPP ini di bawah PKNU dan Partai Gerindra. PPP lebih baik posisinya dibanding Partai Hanura yang berada di posisi ke-10.
Mirdasy menyatakan, banyak faktor yang menyebabkan jebloknya suara PPP di Jatim. Di antaranya penempatan caleg yang tak sesuai dengan daerah pemilihannya (Dapil). Selain itu, katanya, banyak caleg PPP yang tak didukung secara total oleh kepemimpinan DPC PPP di mana caleg itu ditempatkan.
"Makanya jangan sembarangan menempatkan caleg di satu dapil tertentu. Mesti mempertimbangkan banyak faktor," katanya.
Isu perpecahan PKB dan Gus Dur juga kurang ditangkap dan dijadikan penambahan suara oleh PPP di daerah. Hal lainnya adalah tak turunnya mantan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa pada kampanye partai ini di Jatim. Padahal, Khofifah pernah dijagokan sebagai cagub Jatim oleh PPP dan kalah tipis dibanding Soekarwo pada pilgub yang berlangsung 3 putaran. (SM)
