Jakarta, NU Online
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dana aspirasi yang diusulkan Partai Golkar rawan manipulasi penyimpangan dan bisa terjadinya kebocoran.
"Harus ada jaminan akuntabilitas dan transparansi terhadap pemanfaatan uang," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaefudin di Gedung DPD, Jakarta, Jum'at (4/6).<<>br />
Publik, kata dia, harus mengetahui apakah penggunaaan dana Rp 15 miliar ini terjamin apa tidak. "Kalau tidak ini harus ditolak," katanya.
PPP sendiri, sambungnya, masih belum tahu dari usulan dana aspirasi seperti apa. Baik operasional maupun implementasi di lapangan.
Tidak bisa dipungkiri, kata dia, pasti butuh dana. Persoalannya pihak yang mengusulkan ini harus bisa memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan tranparasi. "Kalau tidak ada kita khawatir ada kebocoran," pungkasnya. (min)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai dana aspirasi yang diusulkan Partai Golkar rawan manipulasi penyimpangan dan bisa terjadinya kebocoran.
"Harus ada jaminan akuntabilitas dan transparansi terhadap pemanfaatan uang," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaefudin di Gedung DPD, Jakarta, Jum'at (4/6).<<>br />
Publik, kata dia, harus mengetahui apakah penggunaaan dana Rp 15 miliar ini terjamin apa tidak. "Kalau tidak ini harus ditolak," katanya.
PPP sendiri, sambungnya, masih belum tahu dari usulan dana aspirasi seperti apa. Baik operasional maupun implementasi di lapangan.
Tidak bisa dipungkiri, kata dia, pasti butuh dana. Persoalannya pihak yang mengusulkan ini harus bisa memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan tranparasi. "Kalau tidak ada kita khawatir ada kebocoran," pungkasnya. (min)
