Surabaya, NU Online
Tekad Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada 23 Juli mendatang, tampaknya bukan isapan jempol belaka. PWNU secara tegas menonaktifkan sejumlah pengurus yang diketahui terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Tidak hanya itu. Bagi mereka yang diketahui mempunyai ‘peran lebih’ dalam hajatan pesat demokrasi lokal di Jatim tersebut, diberikan sedikit teguran berupa perubahan posisi dalam kepengurusan. Kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi pejabat PWNU, melainkan juga kepada pengurus cabang NU se-Jatim.<>
Dalam surat edaran yang diterbitkan PWNU, terdapat dua orang yang terkena kebijakan tersebut perubahan posisi itu. Mereka adalah Ibnu Anshori (Wakil Ketua) dan Ahmad Heri (Sekretaris). Sedangkan pengurus yang dinonaktifkan adalah Nadhim Amir (Wakil Bendahara).
“Reposisi itu sebagai teguran, agar mereka lebih serius mengurus NU, tidak tolah-toleh (tidak mengurus lain-lain) ke sana ke mari dan tidak gampang tergoda,” ungkap Rais Syuriyah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar, kepada NU Online di kantornya, Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Rabu (14/5).
Kiai Miftach—begitu panggilan akrabnya—mereka yang dinonaktifkan adalah yang diketahui jelas terlibat dalam tim sukses pilgub. Menurutnya, masih ada sejumlah pengurus lain yang juga terlibat. Namun, statusnya belum resmi.
“Kalau mereka memang benar dan bertindak tidak jauh beda dengan tim sukses resmi, tentu juga akan dikenakan sanksi yang sama,” tutur Kiai Miftah yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya, itu.
Sebelumnya, PWNU Jatim berjanji akan bersikap netral dalam Pilgub. PWNU juga tak akan menganjurkan warga Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur mana pun. (sbh)
Tekad Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada 23 Juli mendatang, tampaknya bukan isapan jempol belaka. PWNU secara tegas menonaktifkan sejumlah pengurus yang diketahui terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Tidak hanya itu. Bagi mereka yang diketahui mempunyai ‘peran lebih’ dalam hajatan pesat demokrasi lokal di Jatim tersebut, diberikan sedikit teguran berupa perubahan posisi dalam kepengurusan. Kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi pejabat PWNU, melainkan juga kepada pengurus cabang NU se-Jatim.<>
Dalam surat edaran yang diterbitkan PWNU, terdapat dua orang yang terkena kebijakan tersebut perubahan posisi itu. Mereka adalah Ibnu Anshori (Wakil Ketua) dan Ahmad Heri (Sekretaris). Sedangkan pengurus yang dinonaktifkan adalah Nadhim Amir (Wakil Bendahara).
“Reposisi itu sebagai teguran, agar mereka lebih serius mengurus NU, tidak tolah-toleh (tidak mengurus lain-lain) ke sana ke mari dan tidak gampang tergoda,” ungkap Rais Syuriyah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar, kepada NU Online di kantornya, Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Rabu (14/5).
Kiai Miftach—begitu panggilan akrabnya—mereka yang dinonaktifkan adalah yang diketahui jelas terlibat dalam tim sukses pilgub. Menurutnya, masih ada sejumlah pengurus lain yang juga terlibat. Namun, statusnya belum resmi.
“Kalau mereka memang benar dan bertindak tidak jauh beda dengan tim sukses resmi, tentu juga akan dikenakan sanksi yang sama,” tutur Kiai Miftah yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya, itu.
Sebelumnya, PWNU Jatim berjanji akan bersikap netral dalam Pilgub. PWNU juga tak akan menganjurkan warga Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur mana pun. (sbh)
