Makassar, NU Online
Persoalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan dibahas dalam forum Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar. Sekretaris Panitia Muktamar ke-32 NU Taufiq R. Abdillah mengatakan, muktamar tidak akan sepesifik membicarakan partai politik tertentu.
“Kalaupun ada pembahasan ya di luar persidangan. Proses formal agak susah dilakukan karena kita bukan partai politik,” kata Taufiq kepada wartawan di Media Center Muktamar ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumát (26/3).<>
Menurut Taufiq, NU menjalankan peran politik dari sisi moral dan etik, bukan dari sisi managerial dan organisatoris. Dalam komisi rekomendasi Muktamar ke-32 NU di bidang politik hanya dibahas mengenai penataan dan pemberian arahan kepada para kader NU yang berkecimpung di dalam dunia politik.
Penegasan sikap terhadap PKB yang sedang terpuruk akibat dilanda konflik ini bukan berarti NU lepas tanggung jawab terhadap partai politik yang difasilitasi pendiriannya oleh PBNU.
“Üpaya upaya untuk menyelasikan persoalan PKB tetap akan dilakukan. Tapi sekali lagi di luar jalur formal misalnya mengundang mereka ke PBNU atau bahkan membahas persoalan partai dalam forum muktamar, tidak,” kata Taufiq.
Menurutnya, hubungan NU dengan PKB sebagai salah satu saluran aspirasi politik warga NU tetap akan terjalin secara etik, bukan struktural. (nam)
Persoalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan dibahas dalam forum Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar. Sekretaris Panitia Muktamar ke-32 NU Taufiq R. Abdillah mengatakan, muktamar tidak akan sepesifik membicarakan partai politik tertentu.
“Kalaupun ada pembahasan ya di luar persidangan. Proses formal agak susah dilakukan karena kita bukan partai politik,” kata Taufiq kepada wartawan di Media Center Muktamar ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumát (26/3).<>
Menurut Taufiq, NU menjalankan peran politik dari sisi moral dan etik, bukan dari sisi managerial dan organisatoris. Dalam komisi rekomendasi Muktamar ke-32 NU di bidang politik hanya dibahas mengenai penataan dan pemberian arahan kepada para kader NU yang berkecimpung di dalam dunia politik.
Penegasan sikap terhadap PKB yang sedang terpuruk akibat dilanda konflik ini bukan berarti NU lepas tanggung jawab terhadap partai politik yang difasilitasi pendiriannya oleh PBNU.
“Üpaya upaya untuk menyelasikan persoalan PKB tetap akan dilakukan. Tapi sekali lagi di luar jalur formal misalnya mengundang mereka ke PBNU atau bahkan membahas persoalan partai dalam forum muktamar, tidak,” kata Taufiq.
Menurutnya, hubungan NU dengan PKB sebagai salah satu saluran aspirasi politik warga NU tetap akan terjalin secara etik, bukan struktural. (nam)
