Jakarta, NU Online
Pemilihan bupati Tulungagung yang akan berlangsung pada Februari 2008 akan diramaikan oleh Wakil Bendahara PBNU H. Bambang Adyaksa. Ia telah melakukan berbagai persiapan untuk pencalonan dirinya guna menjadi orang nomer satu di kota penghasil marmer ini.

“Saya terketuk ingin membangun tanah kelahiran saya. Selama ini masih banyak masyarakat miskin, termasuk nahdliyyin, sangat tidak berdaya. Pondok-pondok pesantren sangat membutuhkan perhatian,” tuturnya memberi alasan mengapa mencalonkan diri, Selasa.

="Verdana">Untuk membuktikan bahwa pencalonannya ini bukan dalam rangka memperkaya diri, Adyaksa yang saat ini merupakan pengusaha di Jakarta menyatakan bersedia tidak digaji maupun menjalankan bisnisnya di Tulungagung.

“Saya ingin membalik persepsi bahwa kalau ingin jadi bupati, ingin kaya, ingin dapat proyek ingin korupsi, dan lainnya. Saya berasal dari Tulungagung dan saya ingin membangun tanah kelahiran saya, itu saja,” tandasnya.

Sebenarnya, kehidupannya sebagai pengusaha di Jakarta telah mencukupi kebutuhan hidupnya. Demikian juga aktifitasnya di organisasi nasional telah memberi ruang baginya untuk menjalankan aktifitas sosial, namun tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan telah mendorongnya untuk ambil bagian dalam Pilkada di Tulungagung.

Dikatakannya saat ini sudah ada tiga partai politik besar yang mendukungnya. Namun ia belum mau mengaku partai apa saja karena sejauh ini masih diupayakan konsolidasi diantara berbagai partai dan masyarakat di grass root.

“Saya optimis. Rakyat ada di belaakng saya dan jika terpilih saya akan mengabdikan diri untuk pembangunan agar rakyat bisa maju. Akan kita kembangkan kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat,” imbuhnya.

Putra asli Tulungagung ini menuturkan banyak persoalan yang membuat masyarakat belum bisa menikmati hasil pembangunan. Persoalan manajemen pemerintahan dan  transparansi mendesak untuk segera diselesaikan.

Adyaksa juga berjanji untuk membuka pendopo kabupaten Kangas Arum Kusumaning Bangsa menjadi aktifitas masyarakat, bukan hanya untuk elit pemerintah. Demikian juga, ia akan tetap tinggal di rumah pribadi meskipun terdapat rumah dinas dan juga tidak perlu menggunakan mobil dinas. (mkf)