Padang, NU Online
Wapres M Jusuf Kalla (JK) mengatakan hingga kini belum ada bantuan pihak asing berupa dana tunai untuk membantu korban gempa di Sumbar, melainkan bantuan tenaga evakuasi dan tim medis.
"Belum ada bantuan yang diberikan Negara asing dalam bentuk dana, sejumlah negara yang berpartisipasi semua memberikan bantuan tenaga medis dan obat-obatan. Dan bantuan tersebut justru berlebih, kita tidak butuh lagi," kata Wapres di kediaman Gubernur Sumbar , di Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Sabtu (3/10).<>
Menurut JK, sesuai arahan Presiden SBY, kita tidak boleh meminta bantuan dana dari asing akan tetapi jika mereka memberikan, Menkeu sudah membuka rekening.
Terkait itu, Wapres mengatakan, Indonesia terbuka meneriam bantuan dari negara mana saja asalkan dalam bentuk dana.
Wapres menjelaskan, bantuan rehabilitasi rumah tidak dibebankan dalam APBD melainkan bantuan dari Pemerintah Pusat dna bantuan tersebut diturunkan setelah verifikasi selesai.
"Setelah verifikasi selama dua minggu, bantuan rehabilitasi rumah masyarakat yang rusak sedang, berat dan ringan langsung bisa dimulai pengerjaannya. Pelaksanaan pembangunan diserahkan pada masyarakat sendiri ," katanya. (ant)
Wapres M Jusuf Kalla (JK) mengatakan hingga kini belum ada bantuan pihak asing berupa dana tunai untuk membantu korban gempa di Sumbar, melainkan bantuan tenaga evakuasi dan tim medis.
"Belum ada bantuan yang diberikan Negara asing dalam bentuk dana, sejumlah negara yang berpartisipasi semua memberikan bantuan tenaga medis dan obat-obatan. Dan bantuan tersebut justru berlebih, kita tidak butuh lagi," kata Wapres di kediaman Gubernur Sumbar , di Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Sabtu (3/10).<>
Menurut JK, sesuai arahan Presiden SBY, kita tidak boleh meminta bantuan dana dari asing akan tetapi jika mereka memberikan, Menkeu sudah membuka rekening.
Terkait itu, Wapres mengatakan, Indonesia terbuka meneriam bantuan dari negara mana saja asalkan dalam bentuk dana.
Wapres menjelaskan, bantuan rehabilitasi rumah tidak dibebankan dalam APBD melainkan bantuan dari Pemerintah Pusat dna bantuan tersebut diturunkan setelah verifikasi selesai.
"Setelah verifikasi selama dua minggu, bantuan rehabilitasi rumah masyarakat yang rusak sedang, berat dan ringan langsung bisa dimulai pengerjaannya. Pelaksanaan pembangunan diserahkan pada masyarakat sendiri ," katanya. (ant)
