Bongkar Pasar, GP Ansor Nilai Pemkab Pamekasan Dukung Pemilik Modal

Pamekasan, NU Online
Menanggapi pembongkaran pasar Branta Pesisir di kecamatan Tlanakan oleh Pemkab Pamekasan, Jumat (9/5), Ketua GP Ansor Pamekasan Fathorrahman menganggap pihak pemerintah mengabaikan aspirasi warga yang berkeberatan untuk direlokasi. Pemkab Pamekasan tampak mengedepankan kepentingan para pemilik modal.
<>
Eksekusi pembongkaran itu menandai posisi pemerintah tidak berada di pihak warga. Padahal warga Branta Pesisir kecamatan Tlanakan, Pamekasan sudah berulang kali menyampaikan aspirasi keberatan mereka.

"Bahkan, aspirasi mereka disampaikan dalam bentuk demo besar-besaran," terang Fathorrahman yang juga tercatat sebagai anggota DPRD Pamekasan.

Upaya penolakan warga dan beberapa aktivis yang mengatasnamakan diri Himpunan Mahasiswa dan Warga Branta (Himabranta) terkait dibongkarnya pasar itu, terang Fathorrahman, menjadi sia-sia. Harapan agar Pemkab Pamekasan bisa mendengarkan aspirasi mereka, jauh dari kenyataan.

Pembongkaran pasar dilakukan petugas Satpol PP Pamekasan sekitar pukul 08.00. tampak hadir dalam eksekusi sejumlah unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Tlanakan.

Pembongkaran berjalan tertib dan lancar, tidak seperti penertiban pasar lainya. Warga setempat yang sudah teracuhkan aspirasinya, diam saja.

Sebelumnya, warga tidak terima rencana pembongkaran Pasar Branta Pesisir lantaran berdampak negatif terhadap sektor perekonomian masyarakat. Karena Pemkab Pamekasan tidak mau mendengar, warga akhirnya pasrah melihat jalannya penggusuran tanpa perlawanan sedikit pun.

Camat Tlanakan Sudi Rahman mengatakan, pembongkaran pasar dilakukan hanya untuk mengoptimalkan jalan menuju pelabuhan. Menurutnya, rencana pemindahan pasar sudah merupakan kesepakatan pihak Pemkab Pamekasan dengan Syahbandar Dermaga Branta Pesisir.

"Program ini, pertama berangkat dari Syahbandar untuk mengoperasikan keberadaan pelabuhan di Branta Pesisir. Kedua, surat dari DKP terkait dengan akses menuju TPI untuk persiapan optimalisasi fungsi TPI. Ini sudah kami lakukan komunikasi musyawarah dengan para tokoh, para pemilik lapak, dan semua akses yang kira-kira perlu ditertibkan. Terutama akses menuju pelabuhan dan TPI. Solusi yang dicapai kita akan relokasi mereka, disatukan dengan pasar induk mingguan," ujarnya.

Ia menuturkan, setelah semua lapak sudah bersih, setiap pedagang akan direlokasi kembali ke daerah pasar selatan. Dengan salah satu syarat tidak mengganggu arus lalu lintas keluar-masuknya kendaraan menuju area pelabuhan.


"Pembenahan memakan waktu satu bulan mulai perbaikan jalan termasuk kebersihan lingkungan. Supaya masyarakat menyadari kebersihan dan ketertiban lingkungan. Jadi ketika mulai beroperasi di sini, mereka tetap menjaga ketertiban dan kebersihan," paparnya.

Sebelumnya, rencana relokasi pasar mendapat kecaman keras dari warga setempat dan sejumlah aktivis. Himabranta sempat ngelurug Gedung Dewan pada Rabu (7/5). 

Mereka menolak relokasi lantaran berdampak buruk terhadap sektor perekonomian warga setempat. Penghasilan setiap warga akan terganggu. (Hairul Anam/Alhafiz K)