Semarang, NU Online
Sciena Madani menggelar Pengajian Budaya dengan tema, “Tirakat Kepemimpinan, Pemimpin Tirakat” di halaman masjid Iktikaf Ar-Rasyid Banjardowo Semarang, Sabtu (14/6) malam. Forum ini dihadirkan untuk memberikan wawasan politik bagi warga setempat.
<>
Lukni Maulana selaku pengasuh Sciena Madani mengatakan, kerusakan bangsa ini bukan semata-mata karena politik demokrasi, pendidikan yang bobrok ataupun persoalan ekonomi. Kerusakan itu terdapat di jiwanya yang cenderung rakus.
Tidak dapat dipungkiri pemilihan presiden kali ini sangat luar biasa karena hanya ada dua pasangan antara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Persainganpun semakin ketat dan bahkan tidak mampu dibendung, cara berperilaku berpolitik selalu menawarkan kekotoran, ujar Lukni.
“Di jejaring sosial maupun media lainnya, bukannya memberikan pendidikan politik tapi justru saling menyerang antara dua kubu. Di sinilah seakan hukum, tatakrama dan perilaku seakan tumpul,” kata Lukni.
Sementara Lukman Wibowo budayawan asal Banyumanik mempertanyakan penting mana antara hukum dan pemimpin. Jika hukum lebih penting, siapapun pemimpinnya yang pasti hukumnya harus benar, maka masyarakatnya akan benar.
“Tapi jika pemimpin lebih penting, siapapun pemimpinnya harus dicari yang baik. Percuma jika sistem hukum baik, namun pemimpinnya jelek,” lanjut Lukman.
Ardie Tyastama pengasuh pondok Ken Maos Ungaran menambahkan sistem hukum yang baik perlu didukung laku pemimpin. “Di sinilah pentingnya laku tirakat pemimpin yakni mereka yang layak memimpin rakyatnya memiliki usaha untuk prihatin demi mendukung apa yang telah menjadi amanahnya.” (Red. Alhafiz K)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi Muhammad dan 5 Tugas Kenabian
2
Khilaf dan Kurang Cermat, PBNU Minta Maaf Telah Undang Peter Berkowitz
3
Kesejahteraan Guru Terancam, Kemendikdasmen Hanya Dapat 7% dari Rp757 Triliun Anggaran Pendidikan
4
Khutbah Bahasa Jawa: Bungaha kelawan Rahmat Paling Agung — Kanjeng Nabi Muhammad saw
5
Mabes TNI Minta Masukan PBNU soal Rencana Pemindahan Makam Pahlawan Nasional ke Daerah Asal
6
DPR Ketok Palu, BP Haji Kini Sah Jadi Kementerian
Terkini
Lihat Semua