Eks Penghuni Dolly Dikhawatirkan Eksodus ke Kota Lain

Batam, NU Online
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Riki Syolihin, meminta pemerintah kota setempat mengantisipasi eksodus pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari pascapenutupan lokalisasi Dolly, Surabaya, ke Batam.
<>
"Berdasarkan informasi Dinas Sosial Surabaya yang diperoleh dari para mucikari, Batam akan menjadi kota tujuan eks penghuni Dolly. Selain Batam, tujuan lain Bali dan Jakarta," kata Syolihin, di Batam, Rabu.

"Pemerintah Kota Batam harus mengantisipasi seperti di Bali. Di Bali sudah dilakukan razia agar mantan penghuni Dolly tidak masuk ke provinsi tersebut," kata dia.

Batam juga merupakan salah satu kota yang memiliki sejumlah lokalisasi, baik terang-terangan ataupun berkedok tempat usaha lain.

Selain alasan kemaksiatan, dia juga menyoroti penyebaran penyakit kelamin dan viral mematikan, di antaranya HIV/AIDS. 

Komisi Perlindungan AIDS Kota Batam, mencatat, selama 2013 terdapat 54 warga Batam meninggal karena penyakit menular itu. Pengidapnya pada 2013 198 orang, 106 perempuan dan 92 laku-laki.

Penderita baru HIV di Batam sebanyak 577 orang, 287 perempuan dan 290 laki-laki. 

Solusi Terprogram

Sebelumnya Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama Hj Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya perlu meniru cara penutupan Lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta, terutama solusi yang terprogram untuk penghuninya.

Jalan keluar yang disiapkan saat itu ada dua cara yakni di depan lokalisasi itu ada ruangan yang dimanfaatkan sebagai balai latihan kerja. Para penghuni dilatih keterampilan dengan program menjahit, membuat bordir, kue, serta salon. 

"Saat itu saya datang, bertemu dengan germo dan meminta agar jam 08.00-10.00 WIB, penghuni diberikan kesempatan mengambil program, menjahit, bordir, buat kue, serta salon," katanya.

Saat itu, program itu sudah diujicobakan. Walaupun tidak sukses sampai 50 persen, program itu bisa berjalan. Mereka yang ingin keluar dari lokalisasi diberi keterampilan serta diberikan uang saku.

"Tapi, program keterampilan itu tidak bisa serta merta diberikan saat ini juga, karena prosesnya sudah harus sejak lama diberikan. Jadi, penutupan lokalisasi itu pasti ada yang pro dan kontra, karena itu harus dicarikan jalan keluar," katanya.

Cara lain, pemerintah tidak harus lepas tangan dengan hanya memberikan keterampilan, namun para penghuni yang mempunyai niatan tulus ingin keluar dari praktik prostitusi juga harus diberi jaminan kehidupan. 

"Misalnya dengan mengumpulkan para pengusaha dan bisa menitipkan para penghuni untuk bekerja di tempat itu, sehingga mereka juga bisa mendapatkan pendapatan. Jadi, komunikasi dengan pengusaha. Satu perusahaan bisa menerima 5-9 orang (mantan penghuni lokalisasi)," katanya.

Ia meyakini cara itu bisa dilakukan di Surabaya, karena industri di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan, juga banyak. Dengan metode ini mereka aman karena mendapatkan income, seperti pekerja di tempat lain. (antara/mukafi niam)