Daerah

Ini Poin-poin Rekomendasi GP Ansor Pekalongan kepada Bupati Setempat

NU Online  ·  Ahad, 10 Juli 2016 | 11:04 WIB

Jakarta, NU Online
Pengurus harian GP Ansor Kabupaten Pekalongan menemui bupati setempat di pendopo Rumah Dinas Bupati di kawasan alun-alun Kajen Pekalongan, Kamis (9/7) malam. Mereka menyampaikan hasil Konferensi Cabang XII GP Ansor perihal masalah di Pekalongan kepada Bupati Pekalongan.

Menurut Ketua GP Ansor Pekalongan M Azmi Fahmi, pertemuan dan audiensi dengan bupati ini dimaksudkan untuk memperkenalkan personalia kepengurusan baru GP Ansor hasil Konferensi Cabang XII yang dilaksanakan pada 15 Mei lalu. Pada kesempatan ini, pengurus baru menyampaikan amanat konferensi berupa poin-poin rekomendasi yang ditujukan untuk Pemkab Pekalongan.

Poin-poin rekomendasinya antara lain GP Ansor mengusulkan Pemkab Pekalongan untuk menutup tempat-tempat prostitusi maupun area publik yang disalahgunakan sebagai ajang perjudian, mabuk maupun transaksi barang psikotropika. GP Ansor mendorong Pemkab Pekalongan meninjau kembali aturan (deregulasi) izin supermarket, mengingat keberadaan supermarket semakin menjamur.

Poin lainnya, GP Ansor meminta Pemkab Pekalongan memerhatikan keberlangsungan para pedagang kecil. Pemuda NU ini juga berharap pemerintah setempat memberantas secara masif peredaran narkoba di tengah masyarakat, lingkungan sekolah maupun instansi pemerintah dengan melaksanakan tes urine secara berkala, serta memberikan sanksi berat bagi aparat pemerintah yang diketahui memakai narkoba.

Mereka juga mengusulkan Pemkab Pekalongan untuk menindak tegas oknum pegawai/karyawan RSUD/Puskesmas yang dengan sengaja mengabaikan pelayanan kepada pengguna Kartu Jamkesda, KIS, JPS dan lain-lain. Mereka meminta pemkab meningkatkan sistem rekrutmen karyawan dan karyawati RSUD/Puskesmas yang transparan, akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang ramah.

Kecuali itu mereka mendesak pemkab memberikan sanksi tegas kepada oknum PNS di kalangan Dindikbud Kabupaten Pekalongan yang nyata-nyata melakukan pungutan liar kepada siswa di luar ketentuan. Mereka mendorong pemerintah setempat untuk lebih memerhatikan potensi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat Pekalongan yang lebih sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal.

"GP Ansor juga siap bermitra dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kami siap mengawal program-program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas," tandas Azmi.  

Memerhatikan beberapa poin rekomendasi itu, Bupati Pekalongan H Asif Kolbihi menyambut baik dan menyampaikan rasa terima kasih atas saran dan kontribusi pemikiran GP Ansor tersebut. Menurutnya, rekomendasi itu sejalan dan equivalen dengan kebijakannya. Ia juga mengharapkan GP Ansor dapat bersinergi dengan Pemkab dalam melaksanakan program-program pembangunan. (Red Alhafiz K)