IPNU Pamekasan Soal Bantuan Siswa Miskin Salah Sasaran

Pamekasan, NU Online
Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menyoal pencairan dana bantuan siswa miskin (BSM) yang tidak tepat sasaran di Pamekasan. Dana yang diterima siswa tidak utuh dari semestinya senilai Rp 405.000 untuk per siswa.
<>
"Semisal di SDN Bajang Pakong. Di sini, siswa hanya menerima Rp 5.000 per orang. Ini sudah mencederai nilai kemanusiaan dalam pendidikan," tekan Ketua PC IPNU Pamekasan, Mohammad Kurdi.

Upaya pemotongan atau pemerataan dana BSM juga dinilai salah oleh IPNU. Sebab, tekan Kurdi, pemerataan bantuan yang dilakukan kepala sekolah, itu memberi peluang pada siswa kaya dapat bantuan yang semestinya hanya diperuntukkan siswa miskin.

"Sebut saja di SDN Kertagena Tengah 3. Di sini, dana BSM dibelikan seragam dan diberikan secara merata ke siswa. Ditambah lagi, dana BSM digunakan untuk memperbaiki pagar sekolah," ungkapnya.

Dalam penelusuran NU Online, di SDN Kertagena Tengah 3 itu, tak sepeser pun siswa yang mendapat kucuran dana BSM. Uang yang semestinya mereka terima sebesar Rp 405.000 per siswa, oleh pihak sekolah digunakan untuk biaya seragam dan perbaikan pagar. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah atas persetujuan wali siswa dengan pihak sekolah dan komite.

Alur ceritanya, di SDN Kertagena Tengah 3, siswa yang memperoleh BSM sebanyak 40 orang dari 60 siswa dengan total dana sekitar Rp. 16.200.000. Sedangkan jumlah siswa di sekolah itu sebanyak 60 siswa lebih sehingga terdapat 20 siswa yang tidak kebagian dana BSM.

Atas dasar itu, pihak sekolah kemudian menyampaikan keinginannya kepada wali siswa untuk membeli seragam bagi semua siswa di sekolah itu, dengan alasan siswanya belum berpakaian rapi dan kasihan kepada siswa yang tidak menerima BSM. 

Pihak sekolah pun meminta kesediaan wali siswa penerima BSM untuk menyetujui rencana itu. Yaitu, untuk pembelian satu stel seragam pramuka, satu baju putih, sepasang sepatu, kaos kaki, topi, dan dasi. Dari semua yang hendak dibeli itu, pihak sekolah sudah menentukan total harganya dan para wali siswa hanya diminta persertujuan.

Dari total pembelian seragam untuk 60 siswa lebih di sekolah itu, menghabiskan dana sebesar Rp. 15 jutaan, sehingga masih menyisakan dana sekitar Rp. 1 juta lebih. Dana itu kemudian diminta persertujuan untuk perbaikan pagar. 

Sementara itu, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Prama Jaya sering menegaskan, sama sekali tidak dibenarkan manakala pihak sekolah menyalurkan dana BSM tidak secara tepat guna. Pasalnya, dana tersebut memang diperuntukkan siswa miskin berlandaskan data KPS yang diterima pihak Disdik Pamekasan.

“Atas dasar alasan apa pun, pemerataan atau pemotongan dana BSM itu tidak dapat dibenarkan. Prosedurnya ialah, dana tersebut diberikan secara langsung kepada siswa yang terdaftar sebagai penerima BSM,” tegasnya.

Dilanjutkan, dana BSM per-siswa hakikatnya Rp 425.000. Yang dicairkan kepada siswa dari nilai tersebut sebesar Rp 405.000. Sisanya yang Rp 20.000 harus ada di rekeneng masing-masing siswa. Itu ketentuan Bank Jatim yang menjadi mitra Disdik Pamekasan dalam pencairan dana BSM.

“Tapi yang Rp 20.000 itu tetap hak siswa, walau tetap harus ada di rekeneng siswa,” tukasnya. (Hairul Anam/Mahbib)