Daerah
Mahasiswi Ini Tergoda Tanggung Jawab Banser di Masyarakat
NU Online · Kamis, 29 Maret 2018 | 03:00 WIB
Ketua Umum Kopri PMII OKUT, Tri Amanah (kiri) dan Yuni Kartini, Ketua Umum Demisioner Kopri PMII OKUT (kanan)
Martapura, NU ONline
Bermula dari melihat, bertemu dan berbincang dengan kader inti Gerakan Pemuda Ansor atau Banser, Yuni Kartini tergoda menjadi anggota Detasemen Wanita Banser (Denwatser) dengan mengikuti Diklat Terpadu Dasar (DTD) PC GP Ansor Ogan Komerin Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.
"Setelah beberapa kali bertemu dan berbincang-bincang langsung dengan anggota Banser, saya memiliki ketertarikan untuk ingin lebih dalam mengenal Banser, terutama terkait tanggung jawabnya di masyarakat," ujar mahasiswi jurusan Bahasa Inggris, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) itu, di OKU Timur, Kamis (28/3).
Yuni yang dipercaya sebagai gubernur jenderal di organisasi internal STKIP mengaku, mendapat pengalaman unik, digembleng keras seperti militer.
"Banyak yang heran saya bisa ikut pelatihan keras biasa diikuti lelaki," kata warga Desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang Madang Raya, OKUT yang hobi menari adat Sumatera Selatan itu lagi.
Yuni yang baru saja purna mengemban amanah sebagai Ketua Umum Koprs Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) OKUT itu menambahkan, tugas Banser sebagai garda terdepan menjaga keutuhan NKRI dalam Nawa Prasetya Banser sangat masuk akal.
"Termasuk penjelasan disampaikan," kata dia menanggapi kaderisasi dipandu Instruktur Satkornas Banser Gatot Arifianto di Pesantren Al Falah asuhan KH Dimyati Dahlan yang merupakan Rais PWNU Sumatera Selatan. (Erli Badra/Muiz).
Terpopuler
1
Tim TP2GP dan Kemensos Verifikasi Pengusulan Kiai Abbas sebagai Pahlawan Nasional
2
Atas Dorongan PBNU, Akan Digelar Jelajah Turots Nusantara
3
Rais Aam Sampaikan Bias Hak dan Batil Jadi Salah Satu Pertanda Kiamat
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Keutamaan & Amalan Istimewa di Hari Asyura – Puasa, Sedekah, dan Menyantuni Yatim
5
Jejak Mbah Ahmad Mutamakkin, Peletak Dasar Keilmuan, Pesantren, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kajen
6
Pangkal Polemik ODOL Kegagalan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Transportasi Logistik
Terkini
Lihat Semua
