Rais PWNU Jateng: Kaderisasi Banom NU Tidak Boleh Berhenti

Semarang, NU Online

Agenda kaderisasi di lingkungan badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh mandek meski di tengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya.

Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh mengingatkan kepada semua pimpinan banom NU agar jangan melupakan agenda kaderisasi meski situasi masyarakat saat ini sedang dilanda wabah  virus Corona yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan ini.

"Agenda kaderisasi jangan sampai berhenti di lingkungan Banom NU di Jateng, meski terkendala suasana pandemi Covid 19 dan harus dicari solusinya," kata Kiai Ubaid saat menerima silaturahim jajaran pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Tengah di Pesantren  Al-Itqon Bugen, Semarang yang diasuhnya pada Sabtu (6/6).

Dikatakan, terkait imbauan pemerintah kepada masyarakat  agar menetapkan social distancing di tengah wabah Covid-19 hal itu bisa disiasati dengan menggunakan cara virtual saat merealisasikan agenda kaderisasi.

"Wabah virus corona di Indonesia tidak dapat diketahui kapan akan berakhir. Jika program organisasi terutama kaderisasi realisasinya harus menunggu pandemi berakhir, maka keberlangsungan organisasi itu terancam  akan terhenti," ucapnya.

“Ketika keadaan seperti ini tidak tahu kapan selesainya, perlu  langkah terobosan agar kaderisasi tidak mandek. Maka agenda lewat virtual itu perlu sebagai  salah satu jalan keluarnyaa. Meski kehadiran juga sangat penting,” sambungnya.

Ditambahkan, ISNU Jateng diharapkan untuk lebih aktif melakukan penelitian di bidang sains untuk kemaslahatan umat. Yakni memotret persoalan sosial kemudian memberikan solusi.

"Sebab hal itu tidak mungkin dilakukan oleh para kiai, karena para kiai sudah disibukkan mengurus pesantren dan warga. Kiai membutuhkan  informasi yang faktual dari para cendekia agar yang disampaikan ke masyarakat lebih bermanfaat," tegasnya.

Ketua PW ISNU Jawa Tengah Prof Budi Setiyono mengatakan, sebagai upaya percepatan pembentukan cabang di beberapa kabupaten dan kota di Jateng, MKNU tetap harus dilaksanakan sebagai syarat kepengurusan.

"ISNU Jateng mengusulkan ke PP ISNU agar MKNU dilakukan secara virtual. Hal ini mengingat kondisi di tengah pandemi tidak memungkinkan dilaksanakannya MKNU sebagai mekanisme biasa yang telah berjalan," katanya.

Menurutnya, MKNU secara virtual dilakukan untuk menjaga agar roda organisasi tetap berjalan. Adapun Juknis dan Juklak, saat ini masih menunggu petunjuk dari PBNU dan PP ISNU. 

"Jika disetujui, MKNU bisa dilaksanakan selama dua jam pada hari Sabtu dan Ahad dengan menyesuaikan frekuensi kegiatan sesuai dengan porsi materi yang ditentukan oleh PBNU dan PP ISNU," ungkapnya.

Namun lanjutnya, PW ISNU Jateng juga mewacanakan alternatif lain jika MKNU virtual belum memungkinkan. MKNU bisa dilakukan dengan model kombinasi antara virtual dan visual.

"Beberapa materi MKNU yang tidak bisa dilakukan secara virtual, bisa dilakukan dengan offline dengan waktu lebih singkat. Selebihnya, materi disampaikan melalui virtual," pungkasnya.

Kontributor: Samsul Huda
Editor: Abdul Muiz