Arab Saudi Bantah Tudingan Politisasi Haji

Makkah, NU Online
Pangeran Khalid Al-Faisal, Penasihat Raja Arab Saudi, Gubernur wilayah Makkah dan Ketua Komite Haji Pusat menegaskan bahwa pihak kerajaan menolak semua tuduhan adanya politisasi dan internasionalisasi haji. Menurutnya, haji adalah ibadah dan perilaku yang beradab.

Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Arab Saudi melarang jemaah haji dari Qatar, negara yang putus diplomasi dengan Arab Saudi Juni lalu.

Khalid Al-Faisal, seperti dilansir kantor berita Arab Saudi, SPA, Senin, menyatakan pemerintah dan warga negaranya sangat antusias menyediakan semua potensi untuk melayani jemaah haji dan umrah untuk melakukan melakukan ritual mereka dengan mudah. Pihaknya meminta para jemaah untuk menjadi teladan Muslim yang beretika dan beradab.

Direktur Jenderal Cabang Kemeterian Urusan, Panggilan, dan Bimbingan Islam di wilayah Makkah, Ali bin Salem Al-Abdali, Selasa, juga mengutuk tudingan politisasi atau internasionalisas haji. Dia menegaskan bahwa ritual haji hanya untuk Allah SWT, jauh dari segala nafsu, partai, dan afiliasi politik.

Sebelumnya, mengutip surat kabar Al Sharq yang berpusat di Doha, Aljazeera pada 11 Juni lalu melaporkan, Pemerintah Saudi mencegah warga Qatar memasuki Masjidil Haram di Mekah. Peristiwa ini lantas berlanjut dengan protes keras Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (NHRC).

Kementerian Wakaf Agama Suriah, Selasa (1/7), sebagaimana dilansir AP, melancarkan protes ke Arab Saudi lantaran warga negaranya dilarang ke Tanah Suci. Ia mengkritik dan menyebut kebijakan ini sebagai "eksploitasi politik dan finansial" Riyadh atas ritual ziarah tahunan itu. (Red: Mahbib)