Ilustrasi perempuan Arab Saudi sedang joging di Kota Jeddah dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia tahun lalu. (Foto: Reuters via alarabiya.net)
Riyadh, NU Online
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai memperluas gerak perempuan di ruang publik. Satu per satu larangan yang dulu ditujukan kepada perempuan Saudi, kini mulai dicabut. Yang teranyar, Pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga perempuannya untuk bergabung menjadi tentara.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menjelaskan, kebijakan itu dimaksudkan untuk memberdayakan perampuan. Menurutnya, ke depan perempuan yang gabung ke dalam militer bisa menempati posisi tingkat satu, seperti jabatan sersan atau kopral.
“Langkah lain untuk pemberdayaan,” tulis Kementerian Luar Negeri Saudi di Twitter, diberitakan AFP, Kamis (10/10).
Ini merupakan serangkaian kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi yang bertujuan untuk meningkatkan hak-hak perempuan di Negeri Teluk tersebut, bahkan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Riyadh menekan aktivis perempuan. Misalnya, mengawasi penangkapan sejumlah aktivis hak-hak perempuan terkemuka, termasuk di antaranya Loujain al-Hathloul.
Sejak 2017, Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melakukan sejumlah reformasi dan modernisasi di tubuh Kerajaan. Beberapa hal yang dulunya dilarang dilakukan perempuan, kini diperbolehkan. Di antaranya menonton sepak bola di stadion, mengendarai kendaraan, menonton bioskop, dan bepergian ke luar negeri tanpa wali.
Beberapa hari lalu, Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah membuka program visa kunjungan untuk 49 negara di seluruh dunia. Dengan dikeluarkannya kebijakan baru ini, pelancong wanita, termasiuk warga Saudi, juga diizinkan untuk bepergian solo di Arab Saudi. Sebelumnya, seorang perempuan harus didampingi walinya selama berada di Saudi.
Tidak lain, itu merupakan langkah-langkah yang dicanangkan Saudi untuk menyukseskan Visi Saudi 2030 yang digagas MBS. Target dari ‘proyek’ ini diantaranya melepaskan ketergantungan pada minyak tahun 2030, meningkatkan ekspor non-minyak 50 persen, menurunkan pengangguran dari 11,6 persen menjadi 7 persen, meningkatkan kontribusi sektor swasta dari 40 persen menjadi 65 persen, dan meningkatkan partisipasi wanita di ruang-ruang publik dari 20 persen menjadi 35 persen.
Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Ketum PBNU: NU Berdiri untuk Bangun Peradaban melalui Pendidikan dan Keluarga
2
Harlah Ke-102, PBNU Luncurkan Logo Kongres Pendidikan NU, Unduh di Sini
3
Badan Gizi Butuh Tambahan 100 Triliun untuk 82,9 Juta Penerima MBG
4
LP Ma'arif NU Gelar Workshop Jelang Kongres Pendidikan NU 2025
5
Mendagri Ungkap Makan Bergizi Gratis Juga Akan Didanai Pemerintah Daerah
6
Banjir Bandang Melanda Cirebon, Rendam Ratusan Rumah dan Menghanyutkan Mobil
Terkini
Lihat Semua
