Internasional
Arab Saudi Perbolehkan Perempuan Gabung Militer
NU Online · Jumat, 11 Oktober 2019 | 07:30 WIB
Ilustrasi perempuan Arab Saudi sedang joging di Kota Jeddah dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia tahun lalu. (Foto: Reuters via alarabiya.net)
Riyadh, NU Online
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai memperluas gerak perempuan di ruang publik. Satu per satu larangan yang dulu ditujukan kepada perempuan Saudi, kini mulai dicabut. Yang teranyar, Pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga perempuannya untuk bergabung menjadi tentara.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menjelaskan, kebijakan itu dimaksudkan untuk memberdayakan perampuan. Menurutnya, ke depan perempuan yang gabung ke dalam militer bisa menempati posisi tingkat satu, seperti jabatan sersan atau kopral.
“Langkah lain untuk pemberdayaan,” tulis Kementerian Luar Negeri Saudi di Twitter, diberitakan AFP, Kamis (10/10).
Ini merupakan serangkaian kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi yang bertujuan untuk meningkatkan hak-hak perempuan di Negeri Teluk tersebut, bahkan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Riyadh menekan aktivis perempuan. Misalnya, mengawasi penangkapan sejumlah aktivis hak-hak perempuan terkemuka, termasuk di antaranya Loujain al-Hathloul.
Sejak 2017, Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melakukan sejumlah reformasi dan modernisasi di tubuh Kerajaan. Beberapa hal yang dulunya dilarang dilakukan perempuan, kini diperbolehkan. Di antaranya menonton sepak bola di stadion, mengendarai kendaraan, menonton bioskop, dan bepergian ke luar negeri tanpa wali.
Beberapa hari lalu, Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah membuka program visa kunjungan untuk 49 negara di seluruh dunia. Dengan dikeluarkannya kebijakan baru ini, pelancong wanita, termasiuk warga Saudi, juga diizinkan untuk bepergian solo di Arab Saudi. Sebelumnya, seorang perempuan harus didampingi walinya selama berada di Saudi.
Tidak lain, itu merupakan langkah-langkah yang dicanangkan Saudi untuk menyukseskan Visi Saudi 2030 yang digagas MBS. Target dari ‘proyek’ ini diantaranya melepaskan ketergantungan pada minyak tahun 2030, meningkatkan ekspor non-minyak 50 persen, menurunkan pengangguran dari 11,6 persen menjadi 7 persen, meningkatkan kontribusi sektor swasta dari 40 persen menjadi 65 persen, dan meningkatkan partisipasi wanita di ruang-ruang publik dari 20 persen menjadi 35 persen.
Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Tim TP2GP dan Kemensos Verifikasi Pengusulan Kiai Abbas sebagai Pahlawan Nasional
2
Atas Dorongan PBNU, Akan Digelar Jelajah Turots Nusantara
3
Rais Aam Sampaikan Bias Hak dan Batil Jadi Salah Satu Pertanda Kiamat
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Keutamaan & Amalan Istimewa di Hari Asyura – Puasa, Sedekah, dan Menyantuni Yatim
5
Jejak Mbah Ahmad Mutamakkin, Peletak Dasar Keilmuan, Pesantren, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kajen
6
Pangkal Polemik ODOL Kegagalan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Transportasi Logistik
Terkini
Lihat Semua
