Internasional

Pembicaraan PBNU-Dubes China soal Muslim Uighur

NU Online  ·  Senin, 24 Desember 2018 | 12:45 WIB

Jakarta, NU Online
Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Xiao Qian bersama dengan rombongannya mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada Senin (24/12). Mereka diterima langsung oleh Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj.

Dalam kesempatan itu, Kiai Said dan Dubes Qian membicarakan persoalan Muslim Uighur di Xinjiang yang ‘menghangat’ dalam beberapa bulan terakhir. Sebagaimana berita yang beredar, perlakuan pemerintah China terhadap Muslim Uighur menimbulkan kontroversi. 

Terkait hal itu, Kiai Said mengaku siap apabila NU digandeng sebagai mediator persoalan pemerintah China dan Muslim Uighur. Kiai Said menyebut, NU memiliki jejak rekam menjadi ‘juru damai’ antara dua kelompok yang ‘berkonflik.’ Mulai dari konflik Pattani-pemerintah Thailand, Sunni-Syiah di Irak, hingga Taliban-pemerintah Afghanistan. Meski yang terakhir masih terus diupayakan hingga hari ini.

Menurut Kiai Said, persoalan Muslim Uighur di Xinjiang menjadi persoalan domestik manakala itu berkaitan dengan separatisme dan bersifat politik. Siapapun tidak bisa ikut campur. Namun jika itu berkaitan dengan agama Islam atau Muslim Uighur itu sendiri, maka itu menjadi persoalan semua umat Islam di seluruh dunia. Bagi Kiai Said, NU akan ikut dan terus bersuara jika persoalan Muslim Uighur-China adalah persoalan agama.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menuturkan, semua masyarakat China dari berbagai suku –termasuk Uighur- memiliki kebebasan dalam beragama. Menurutnya, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. Ada sekelompok orang yang memiliki rencana untuk membuat Xinjiang berpisah dengan China. 

“Tapi demikian masih ada segelintir oknum yang berencana memisahkan Xinjiang dari Tiongkok dengan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan terorisme,” kata Dubes Qian melalui penerjemahnya.

Terkait dengan kelompok-kelompok separatis seperti itu, kata Dubes Qian, China mengambil beberapa langkah kebijakan. Diantaranya mengadakan program pendidikan dan vokasi sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mendapatkan kerja dan memiliki pendapatan yang stabil. (Muchlishon)