Puluhan Ribu Orang di Mesir Tolak Dekrit Presiden

Kairo, NU Online
Tahrir Square dan beberapa provinsi pada Jum’at kemarin (23/9) kembali menjadi saksi kemarahan masyarakat Mesir. Puluhan ribu orang tiba di sana memprotes Dekrit Deklarasi Konstitusi (I’lan Dustury) yang dikeluarkan Presiden Mursi kemarin lusa.<>

Sejumlah partai dan kelompok politik, di antaranya Partai Dustur dan Partai Wafd, kelompok Tayyar Sa’by, Jam’iyah Wathaniyah li Taghyir dan Gerakan 6 April, menyatakan akan menggelar I’tisham (pendiaman) terbuka di Tahrir Square sampai Presiden Mursi mencabut kembali Deklarasi Konstitusi. Tayyar Sa’by malah menyerukan unjuk rasa besar kembali pada Selasa depan.

Puluhan ribu demonstran berbagai masjid di Kairo dan Giza menggelar long march terbesar yang dipimpin oleh Pendiri Partai Dustur Muhammad Elbaradei, Hamdein Pendiri Tayyar Sya’by Shabahy dan Pendiri Partai Mu’tamar Mashry Amr Musa. Ketiganya bertolak dari masjid Musthofa Mahmud.

Di Iskandariyah, ratusan orang menyerbu kantor besar Jama’ah Ikhwanul Muslimin dan Partai Kebebasan dan Keadilan di distrik Ar Ramal. Mereka membakar semua isinya dan membuangnya lewat jendela. Di Port Said, ratusan orang menyerang kantor Ikhwanul Muslimin dan Partai Kebebasan dan Keadilan.

Diwartakan, sedikitnya 33 orang luka-luka akibat bentrok antara demonstran dan pendukung IM. Di Gharbiya, bentrok di depan kantor IM di kota Mahalla Kubra mengakibatkan puluhan demonstran luka-luka. Di Suez, bentrok juga terjadi antara demonstran dan pendukung IM. 22 orang luka-luka dari pihak demonstran dan aparat keamanan yang terjun mengendalikan situasi.

Departemen Kesehatan mengumumkan ada 140 orang luka-luka dari semua kerusuhan yang terjadi kemarin, baik di Kairo dan provinsi-provinsi lain. 

Sementaran ribuan orang yang terdiri dari pendukung IM dan kelompok Islam, Jum’at kemarin memadati istana Ittihadiya di Heliopolis, mendukung keputusan presiden. Dalam sambutan di depan pendukungnya, Presiden Mursi menegaskan akan menindak tegas musuh revolusi. 

3 Poin terpenting dari Deklarasi Konstitusi adalah memperpanjang masa tugas Panitia Konstituante yang menyusun konstitusi selama 2 bulan; setiap keputusan presiden tidak bisa digugat sampai Konstitusi selesai dibentuk dan pemilihan umum Majlis Sya’b (parlemen) selesai; dan jika terjadi kondisi yang membahayakan revolusi dan kedaulatan bangsa, presiden berhak mengambil keputusan apapun dengan tetap berlandaskan undang-undang. 

Para pendukung juga meminta Mursi menindak media yang dianggap kontra pemerintah dan mengusut wartawan dan awak media di dalamnya. 

Institusi hukum juga tidak terima dengan keputusan terakhir Presiden Mursi dimana Kepala Mahkamah Konstitusi tidak punya hak untuk memecat presiden. Para hakim di Majlis Daulah (Dewan Negara) mengancam akan menangguhkan kerja di semua pengadilan Majlis Daulah, sebagai reaksi atas keputusan presiden yang bertentangan dengan negara hukum. Rapat darurat para hakim kemarin memutuskan, segera membentuk Jam’iyah Umumiyah Thariah Li Qudla (Organisasi Umum Dararut Para Hakim) untuk mencari jalan menghadapi keputusan presiden. Sejumlah kepala kejaksaan dan pengacara umum malah sepakat untuk berlibur dan mencari kerja di luar Mesir. 

Ahmad Zind, Ketua Nadi Qudla (Asosiasi Hakim) melayangkan pemberitahuan kepada Departemen dalam negeri, meminta perlindungan untuk para hakim yang berangkat ke Darul Qadla’ Ali guna menghadiri pertemuan Jam’iyah Umumiyah Thariah Li Qudla’. 

Sikap yang sama juga ditunjuk oleh sejumlah penasehat presiden. Mereka kecewa atas ketidakmungkinan keputusan presiden untuk diganggu gugat. 

Samir Markus, Pembantu presiden urusan transisi demokrasi mengajukan pengunduran dirinya sebagai bentuk protes.  Markus melayangkan surat pengunduran diri kepada Muhammad Rifaat Thahthawy, Ketua Dewan Presiden.




Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: Abdul Majid