Erupsi Gunung Marapi, Wapres Instruksikan Perkuat Upaya Mitigasi Bencana

Jakarta, NU Online

Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatra Barat erupsi pada Ahad (3/12/2023) sekitar pukul 14.54 WIB. Akibat erupsi ini, dilaporkan sebanyak 23 orang meninggal dunia dan 12 orang lainnya masih belum ditemukan.

Menanggapi itu, Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera mengevakuasi para korban.

"Korban-korban segera dievakuasi melalui kerja sama BNPB dan BPBD di daerah provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Ini supaya segera dievakuasi," ujarnya sebagaimana rilis yang diterima NU Online, Rabu (6/12/2023).

Selain evakuasi, Wapres menginstruksikan BPBD terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk menguatkan upaya mitigasi bencana. Salah satunya dengan melarang masyarakat melakukan pendakian dan menjauhi wilayah-wilayah dalam radius berbahaya.

"Ini supaya mereka kerja sama untuk bisa terus memantau, jangan sampai nanti akan terjadi bahaya tetapi tidak ada warning untuk pelarangan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia meminta kepada pihak keamanan agar terus meningkatkan penjagaan, termasuk terhadap alat pemantau gunung api yang rawan hilang. Hal ini seperti terjadi pada alat pemantau Gunung Marapi yang sempat dicuri, sehingga erupsi sulit dideteksi.

"Ke depan hal ini harus lebih dibenahi, terutama hal-hal yang bisa mencegah kemungkinan terjadinya pendakian pada saat terjadi situasi yang berbahaya," pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia mengungkapkan, pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumatera Barat serta Pemkab Agam dan Tanah Datar dalam menangani bencana letusan Gunung Marapi.

"Jadi memang kita sudah ada koordinasi juga dengan Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab, tadi utamanya penyelamatan nomor satu, evakuasi," sebutnya.

Tito mengungkapkan, Kemendagri akan melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari sistem peringatan dini hingga pengamanan alat pemantau gunung api.

"Memang harus dipikirkan langkah-langkah untuk bagaimana agar peralatan tersebut tidak sampai dicuri, sehingga harus dijaga melalui kerja sama dengan kepolisian dan yang menjaga konservasi hutan jagawana, serta polisi hutan," terangnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya upaya mitigasi bencana, terutama dengan melatih masyarakat agar memiliki respons cepat saat menghadapi bencana, sebagaimana telah diterapkan di Sulawesi Barat. 

Tito pun akan menyampaikan hal ini kepada seluruh kepala daerah dalam rapat koordinasi yang akan diselenggarakan pada Senin mendatang.

"Jangan sampai sudah terjadi kejadian, lalu responsif. Jadi sudah ada langkah-langkah kalau terjadi apa-apa, plan A, plan B-nya," pungkasnya.