Nasional

Hebitren Siap Fasilitasi Program Kedaulatan Pangan Berbasis Pesantren

Kam, 26 Oktober 2023 | 19:00 WIB

Hebitren Siap Fasilitasi Program Kedaulatan Pangan Berbasis Pesantren

Ketum Hebitren KH Hasib Wahab (tengah) saat memimpin Mukernas ke-4 di Jakarta.

Jakarta, NU Online
Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV di Jakarta Convention Center (JCC) selama dua hari, Kamis-Jumat (26-27/10/2023).


Mukernas ini membahas soal kesiapan Hebitren untuk memfasilitasi program kedaulatan pangan berbasis pesantren. Hebitren pun siap bekerja sama dengan pemerintah.


Ketua Umum Hebitren KH Hasib Wahab Hasbullah mengatakan, pondok pesantren telah menyambut baik program percepatan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah.


Menurut Kiai Hasib, banyak pesantren di Indonesia memiliki lahan cukup luas yang bisa diproduktifkan untuk mendukung program ketahananan pangan tersebut.


“Pondok pesantren yang memiliki lahan produktif siap bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima NU Online, Kamis (26/10/2023) hari ini.


Mengutip data Kementerian Agama, sepanjang 2022-2023 telah tercatat ada 39.043 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun sayang, kata Kiai Hasib, jumlah pesantren sebanyak itu belum dilirik oleh pemerintah untuk menjadi mitra strategis program kedaulatan pangan.


“Padahal jika dunia pesantren dirangkul dan disertakan dalam program tersebut diyakini bisa menjadi salah satu solusi ancaman krisis pangan yang menggejala di banyak negara, khususnya Indonesia. Apalagi kedaulatan pangan merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo,” jelasnya.


Kiai Hasib menjelaskan bahwa salah satu kepedulian para kiai pesantren terhadap kedaulatan pangan tercermin pada tema yang diangkat pada Mukernas IV Hebitren yaitu 'Akselerasi Kompetensi, Pangan Nasional, Grand Economy, dan Ekonomi Bisnis Syariah Berbasis Pesantren'.


Ulama yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas Jombang itu percaya bahwa pesantren mampu memberikan sumbangsihnya kepada negara melalui pertanian produktif. Apalagi, pesantren-pesantren anggota Hebitren sudah melakukan kemandirian melalui pertanian produktif, ataupun budidaya produk-produk pangan.


“Ini jika pemerintah mengajak pesantren pada program kedaulatan pangan, hasilnya bisa luar biasa,” imbuhnya.


Libatkan pesantren
Sementara itu, Kepala Departemen Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Hebitren KH Ahmad Nurul Huda (Kiai Enha) menyayangkan pemerintah yang tidak melibatkan dunia pesantren dalam program kedaulatan pangan nasional.


“Pesantren itu apa saja. Tinggal dikolaborasikan dan disinergikan saja. Pesantren sudah melakukan, tetapi secara sporadis sehingga belum menjadi gerakan nasional. Pemerintah melalui kementerian pertanian tinggal menggandeng pesantren,” ujarnya.


Kiai Enha menyoroti PSN Lumbung Pangan atau Food Estate yang pernah digadang-gadang pemerintah Joko Widodo untuk mampu mengatasi krisis pangan, tetapi ternyata tidak berjalan sesuai harapan.


“Ditambah lagi anggaran Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun juga semakin turun. Padahal ketahanan pangan, swasembada pangan dan kedaulatan pangan sudah tidak bisa mundur lagi,” tegas Kiai Enha.


Menurutnya, tahun 2015 anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp32,72 triliun. Sejak tahun itu terus turun, dan tahun 2023 tinggal Rp14,45 triliun. Tata kelola pupuk juga masih menjadi masalah.


“Selama 10 tahun, pemerintah menganggarkan pupuk bersubsidi sekitar Rp330 triliun. Tapi, seperti kita tahu tidak kelihatan dampaknya terhadap kenaikan produksi pertanian,” jelas Kiai Enha.


Food estate atau lumbung pangan, menurut Kiai Enha, tidak harus tersentralisasi, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat dan beberapa tempat lainnya. Lahan-lahan yang dimiliki pesantren bisa diarahkan sebagai bagian food estate, dengan diversifikasinya sesuai kelayakan produk tanam di masing-masing wilayah.


“Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 akan menggelontorkan Rp 108,8 triliun untuk ketahanan pangan, termasuk untuk food estate. Hebitren menyerukan kepada pemerintah agar melibatkan pesantren dalam program strategis lumbung pangan ini. Insyaallah sebagian masalah pangan nasional sedikit banyak bisa diurai. Hebitren siap memfasilitasi,” pungkas pengasuh Pesantren Motivasi Indonesia Bekasi itu.


Sebagai informasi, Hebitren merupakan organisasi yang menghimpun pondok pesantren seluruh Indonesia yang fokus pada kemandirian melalui penguatan ekonomi dan bisnis syariah berbasis pesantren.