Kemendesa Perkuat Informasi dan Program Pemerintah ke Seluruh Desa

Jakarta, NU Online
Akses informasi sering kali menjadi kendala bagi pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebijakan secara utuh. Khususnya di beberapa desa di Indonesia yang berada di wilayah perbatasan yang lebih banyak menerima informasi dari negara tetangga.<>

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, membangun nota kesepemahaman dengan PT Elnet Media Karya yang akan mendukung pemerintah dalam hal penyediaan sarana informasi dan penyiaran program pemerintah bagi masyarakat melalui layar desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar berharap MoU dengan PT Elnet Media Karya, bisa memperkuat nilai-nilai budaya masyarakat desa di seluruh Indonesia melalui sosialisasi program pemerintah ke desa.

"Banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak sampai secara utuh ke desa-desa, serta informasi tentang Indonesia yang tidak utuh, dapat mengakibatkan terkikisnya rasa nasionalisme warga desa di perbatasan sehingga masyarakat desa gampang dihasut," ujar Marwan dalam sambutannya di Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (11/4) melalui rilis yang diterima NU Online.

Peran media TV, menurut Menteri Marwan, saat ini hanya menjangkau 40% wilayah Indonesia. Apalagi, imbuh Marwan, banyak acara TV yang lebih banyak menonjolkan program acara dari sisi hiburan.

"Banyak acara yang tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Berita yang "disusupi" kepentingan pribadi atau kelompok serta masih banyak program tidak bermanfaat untuk pembangunan desa," tandasnya.

Oleh karena itu, melalui kerjasama ini, Marwan berharap tidak ada lagi kesenjangan informasi antara desa dan kota dapat dikurangi, dan pelaksanaan sosialisasi program pemerintah ke desa-desa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat ditingkatkan.

"Dalam melaksanakan tupoksi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri, mengingat luasnya cakupan wilayah kerja yakni ada 74.093 desa, 122 kabupaten daerah tertinggal dan 144 kawasan transmigrasi," tandasnya. (Red: Fathoni)