Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Bahas RUU KUHP

Jakarta, NU Online
Musayawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) bakal diselenggarakan pada November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Berbagai persoalan akan dibahas pada perhelatan terbesar kedua setelah Muktamar NU ini. Sebelum membawa ke Munas, segalanya dipersiapkan terlebih dahulu termasuk pada Forum Discussion Group (FGD) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang digelar Komisi Bahtsul Masail Qonuniyah di lantai empat, gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).

Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail NU H Sarmidi Husna mengatakan bhwa FGD ini sebagai rangkain acara Munas-Konbes NU. Menurutnya, rencana yang akan dibahas pada Komisi Batsul Masail Qonuniyah ada delepan poin, dan salah satunya tentang RUU KUHP.

Sementara Koordonator Komisi Bahtsul Masail Qonuniyah Munas-Konbes NU 2017 Daniel Syukron mengatakan bahwa banyak kegiatan yang terkait dengan Komisi Bahtsul Masail.

Tujuan dari FGD ini, katanya, adalah untuk menjustifkiasi masalah-masalah dari forum ini supaya bisa memberikan gambaran kepada peserta Munas-Konbes tentang argumentasi mengangkat RUU KUHP.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan RUU KUHP baru pertama kali dibahas NU. Menurutnya, bukan karena tidak berani melainkan karena persoalan waktu.

“Saya kira banyak hal yang sudah dikontribuksikan NU untuk negera tapi untuk KUHP bagaimana hukum pidana positif baru disebut NU,” katanya.

Hadir menjadi pembicara pada FGD ini, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Malang Abdul Wahid, Konsultan dan Jaringan Komunikasi Desa Anam Surya Putra, Dosen Hukum Pidana UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, Dosen Ahmad Bahij, dan Praktisi Hukum Pidana Saleh. (Husni Sahal/Alhafiz K)