Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Perlu Diperkuat

Jakarta, NU Online

Pemahaman masyarakat terkait dengan ideologi Pancasila harus terus dikembangkan. Langkah ini sebagai upaya menguatkan keutuhan bangsa dan negara, sehingga semua elemen masyarakat terlibat dalam membangun bangsa yang maju dan beradab. Selain itu, penguatan pemahaman ideologi Pancasila dinilai bisa meminimalisir perkembangan ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila.

 

Direktur Indonesia Publick Institute, Karyono Wibowo mengatakan ideologi radikal di Indonesia semakin massif. Parahnya, ideologi tersebut masuk ke semua lini dari mulai kelompok masyarakat sampai kepada lembaga pemerintah.

 

Salah satu cara menekan perkembangan ideologi tersebut, lanjut Karyono, yakni menguatkan posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Selama ini, penguatan pemahaman ideologi Pancasila di masyarakat dinilai lemah, sehingga perlu ditata ulang sebagai bagian penting untuk diperkuat dalam pemikiran masyarakat.

 

Kendati begitu, ia optimis bahwa Pancasila akan tetap bertahan sepanjang Indonesia berdiri sebagai negara kesatuan.

 

“Kita sebagai bangsa harus optimis bahwa Pancasila masih akan bertahan sepanjang masa tetapi juga disisi lain harus melakukan banyak upaya untuk memperkuat posisi ideologi pancasla itu sendiri,” kata Karyono seusai menjadi pembicara Diskusi Publik PKC PMII DKI Jakarta di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (16/10) sore.

 

Hal itu, menurutnya, dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan langsung kepada masyarakat, misalnya jam pelajaran Pendidikan Pancasila diperbanyak di Sekolah. Selain itu, pendidikan itu juga untuk melakukan pencegahan terhadap paham ekstrem yang berkembang di Indonesia.

 

“Menurut saya Pancasila harus dibumikan ke masyarakat, kita ‘kan ada lembaga Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP), nah BPIP harus berperan lebih banyak dalam memberikan pendidikan ideologi kepada masyarakat,” ucapnya.

 

Karyono juga meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk mendorong peran BPIP dalam melakukan penguatan ideologi dengan berbagai pendekatan. Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap masyarakat yang terpapar radikalisme, terutama eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang masih berulah.

 

“Jangan hanya membubarkan organisasinya tapi juga bagaimana sanksinya pada orang yang mengaku jelas-jelas dari organisasi yang dilarang. Paling penting bagaimana membuat konsep mengaktualisasikan konsep Pancasila di berbagai segmen masyarakat,” tututrnya.

 

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Aryudi AR