Nasional

PBNU dan Pertamina Sepakati Kerja Sama Pemerataan Ekonomi Warga

Rab, 4 Januari 2017 | 07:38 WIB

PBNU dan Pertamina Sepakati Kerja Sama Pemerataan Ekonomi Warga

Ketum PBNU Kiai Said (kanan) bersalaman dengan Dirut Pertamina Dwi Sucipto (tengah) disaksikan Sekjen PBNU

Jakarta, NU Online 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan PT Pertamina menandatangani kesepatakan bekerja sama dalam pemberdayaan ekonomi warga. Penandatangananan bertema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Pemerataan Ekonomi Warga” tersebut berlangsung di gedung PBNU, Jakarta, Rabu (4/1). 

“Sudah sangat benar Pertamina bekerja sama dengan NU,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj sebelum penandatanganan tersebut.

Menurut Kiai Said, saat ini jumlah warga NU berdasarkan sebuah lembaga survei, sekitar 91, 4 juta. Dengan demikian, jika warga NU sejahtera, maka sebagian urusan Indonesia akan selesai.

Ia menambahkan, NU saat ini memiliki sekitar 22 ribu pesantren, tapi sampai saat ini tidak pernah mendapat anggaran resmi dari negara secara berkelanjutan. “Entah apa dosanya NU,” katanya berseloroh. 

Lebih lanjut ia mengatakan, berangkat dari semangat Islam Nusantara kita harus mempertahankan gas, minyak, sumber daya alam, budaya, hukum. 

Karena, lanjutnya, hadits Nabi mengatakan, pada suatu saat akan ada pihak yang menguasai air, api (energi), dan kekayaan hutan. Hadits tersebut yang diucapakan 14 abad lalu, saat ini telah menjadi kenyataan.

Memang, kata Kiai Said, untuk mempertahankan kekayaan negara itu pasti ada tantangan berat. Namun, harus tetap dilakukan. 

Ia juga mengatakan, jangan meragukan tentang kesetiaan NU terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun sendirian, NU tetap tidak akan bergeser dari pendirian tersebut.

Sementara Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto mengatakan, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5 persen. Posisi tersebut merupakan terbaik di Asia karena negara lain berada di bawah itu. Bahkan ada negara yang pertumbuhannya masih minus. 

Tapi, kata Dwi, Presiden RI Joko Widodo berpandangan bahwa pertumbuhan sebesar itu masih tidak cukup. Ia memiliki visi Indonesia harus mengalami pertumbuhan sekitar 7 persen. Salah satu hal yang bisa merangsang pertumbuhan tersebut adalah pemerintah melibatkan kalangan swasta.

“Karena PBNU memiliki perangkat pengusaha kecil maupun menengah, maupun besar, juga ada HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin), peran ini yang coba kita dorong. Apalagi memiliki umatnya yang besar agar pemerataan dan pertumbuhan makin efektif,” jelasnya. (Abdullah Alawi)