Nasional

PBNU Tegaskan Kebijakan Ekonomi Harus Berpihak kepada Rakyat

Sen, 13 Maret 2017 | 05:00 WIB

PBNU Tegaskan Kebijakan Ekonomi Harus Berpihak kepada Rakyat

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj.

Jakarta, NU Online
Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Indonesia terus menjadi perhatian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal ini tidak lepas dari inspirasi Nahdlatut Tujjar (kebangkitan ekonomi/perdagangan) yang turut menjadi embrio lahirnya NU.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, kebijakan pemerintah terkait ekonomi haruslah mengutamakan pemerataan dan berpihak kepada rakyat. Langkah strategis ini dilakukan agar mengikis ketimpangan ekonomi di antara warga negara.

“Kesejahteraan ekonomi harus merata untuk mewjudkan keadilan itu sendiri,” ujar Kiai Said, Sabtu (11/3) saat menerima tamu Gubernur NTB M. Zainul Majdi di Gedung PBNU Jakarta.

Penyataan kiai asal Kempek Cirebon ini juga untuk menyikapi berbagai korporasi maupun investor asing yang mengelola sumber daya di Indonesia. Pemerintah kerap tidak berdaya menghadapi mereka sehingga sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia justru dinikmati oleh asing.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan ini tidak memungkiri bahwa memang pihak asinglah yang menguasai teknologi tinggi (high tech) sehingga bisa mengelola sumber daya. Namun, ia menekankan, pemerintah juga harus tegas agar kekayaan milik negara semaksimal mungkin bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.

“Puluhan tahun Freeport diuntungkan oleh pertambangan emas. Belum termasuk uranium, tembaga, dan mineral lain yang ada di dalamnya. Cukup sudah bangsa Indonesia hanya sedikit menikmati kekayaannya sendiri,” ucap Kiai Said. (Fathoni)