Pemerintah Optimalkan BPJS, Komisi IX DPR: Perlu Verifikasi Akurat Data Warga

Rabu, 23 Februari 2022 | 12:00 WIB

“Jadi, perlu ada verifikasi berbasis data warga, jangan sampai malah memberatkan dan kontraproduktif,” katanya.

Muhammad Syakir NF

Penulis

Download PDF

Jakarta, NU Online

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muchamad Nabil Haroen menanggapi Inpres tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut Nabil, pemerintah perlu melakukan verifikasi berbasis data warga agar layanan publik tetap jalan. Hal ini mengingat tidak semua masyarakat mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Jadi, perlu ada verifikasi berbasis data warga, jangan sampai malah memberatkan dan kontraproduktif,” katanya.

Nabil memberikan catatan ini menyusul aturan wajib yang dikeluarkan pemerintah agar masyarakat menyertakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk berbagai macam administrasi, meliputi jual beli tanah; pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR); pengajuan izin usaha, petani dan nelayan penerima program kementerian, hingga pendaftaran umrah dan haji.

Aturan wajib ini termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandatangani pada 6 Januari 2022 lalu.

Menurut Nabil, penggunaan BPJS Kesehatan untuk administrasi publik itu bagus. Meskipun demikian, hal ini harus ada batasnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak semua warga memiliki kemampuan untuk rutin menutupi iuran saban bulannya sehingga perlu kehadiran negara di sana.

“Mereka yang sangat miskin ya harus ada keringanan. Dan mereka yang tidak mampu, harus ditanggung oleh negara,” lanjutnya.

Terkadang, jelasnya, orang yang membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) itu juga bukan tergolong kaya. Mereka butuh SIM untuk bekerja menjadi pengendara ojek online, misalnya, dengan motornya yang dibayar dengan angsuran. Berbeda dengan orang yang mendaftar haji dan beli tanah lebih banyak termasuk dalam golongan orang-orang mampu.

Gus Nabil, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan kebijakan negara yang mendukung penguatan fasilitas kesehatan dan perbaikan kualitas kesehatan warga di Indonesia. Ini bentuk kepedulian negara atas warganya. Menurutnya, sudah terlihat jelas manfaat BPJS Kesehatan.

Namun, kadang warga abai terhadap manfaat ini. Jika sehat tidak mendaftar dan mengikuti program ini, tetapi jika sedang sakit parah mendadak daftar program ini.

“Nah, ini yang perlu disosialisasi, bahwa, BPJS Kesehatan itu untuk antisipasi, agar kita mendapat fasilitas kesehatan terbaik secara gratis ketika sakit,” pungkas Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Alhafiz Kurniawan

Editor: Alhafiz Kurniawan

Penulis: Muhammad Syakir NF