AS Diminta Mengubah Strategi Diplomasi

Jakarta, NU Online
Langkah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi membantu perdamaian di Timur Tengah mendapat dukungan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Organisasi kemahasiswaan berbasis mahasiswa NU itu memuji langkah NU itu sebagai gagasan dan gerakan yang luar biasa.

“Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi dalam menjembatani penyelesaian konflik Syiah-Sunni di Irak adalah langkah yang luar biasa. Meskipun langkah itu seharusnya dilakukan sebelum keluarnya resolusi DK PBB atas Iran,” ungkap Ketua Umum PB PMII Hery Haryanto Azumi di Kantor PB PMII, Jakarta, Senin (16/4).

Hery menyatakan hal itu menanggapi kondisi Irak dan kawasan Timur Tengah secara umum yang saat ini masih belum aman akibat konflik. Selain memuji langkah NU, PMII juga mengkritik kebijakan Amerika Serikat (AS) yang salah, sehingga konflik di Irak semakin sulit dipadamkan.

“Mengiringi perkembagan di Irak, Iran dan dan kawasan Timur Tengah secara umum, PMII melihat bahwa pemerintah AS melakukan pendekatan yang salah,” ungkap Hery.

Karena itu, menurut Hery, pemerintah AS harus mengubah strategi diplomasi publik dengan dunia Islam. Jika tidak, katanya, dampak buruknya akan meluas ke kawasan lain, termasuk Indonesia. ”Pendekatan unilateral harus diubah menjadi pendekatan multilateral dengan mengedepankan persamaan-persamaan yang ada,” katanya.

Selain itu, PMII juga mengkritik kebijakan AS yang senang perang. Jika cara seperti itu terus dilakukan, negara adidaya tersebut akan menjadi musuh bersama, tidak hanya bagi negara Islam, tapi juga bagi dunia. Penyelesaian masalah Timur Tengah dengan seragan militer, katanya, akan membuat nama AS di mata dunia semakin buruk.

“Hindari pendekatan militeristik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dunia Islam. Jangan ulangi kesalahan di Afganistan dan Irak. AS akan menjadi common enemy (musuh bersama) tidak hanya di kalangan umat Islam, tapi juga di seluruh dunia yang ingin menyaingi AS,” ungkapnya.

Alumnus Universita Islam Negeri Jakarta itu mengatakan, para pembuat kebijakan luar negeri AS seringkali melakukan kesalahan dalam memahami Islam. Padahal, kesalahan tersebut dampak negatifnya sebenarnya sangat besar.

“Masa, ektrimisme yang muncul dari sekelompok kecil umat Islam dianggap sebagai representasi dari umat Islam secara keseluruhan. Kami meminta keberpihakan AS terhadap gerakan Islam yang mengusung perdamaian harus dipertegas,” tuturnya. (rif)