Jakarta, NU Online
Anggaran dan biaya penyelenggaraan haji 2010 masih bisa ditekan. Masih terdapat celah biaya yang bisa diturunkan dan tidak perlu di bebankan ke jamaah. Oleh karena itu, dalam rapat bersama dengan Panja Haji Kementerian Agama (Kemenag), Panja Haji DPR melakukan berbagai upaya menurunkan biaya penyelenggaraan haji 2010 termasuk memangkas anggaran yang dianggap tidak perlu.
Demikian diungkapkan Iskan Qolba Lubis, anggota Panja BPIH DPR di Jakarta, Senin (7/6). Menurut Iskan, dalam rapat gabungan yang berlangsung di Wisma DPR, Cikopo, Bogor Jawa Barat, Komisi VIII DPR mempunyai keinginan sama yaitu biaya penyelenggaraan haji turun.<>
"Masih terdapat perbedaan di antara fraksi terkait total keseluruhan biaya. Masih hitung-hitungan awal, belum ada keputusan,'' ungkapnya.
Lebih lanjut Iskan menjelaskan, masih terdapat celah-celah menekan biaya haji dengan memangkas pos anggaran yang dianggap tidak perlu. Iskan mencontohkan, pemerintah bisa meniadakan anggaran tak terduga yang selama ini ditanggung para jamaah haji antara lain biaya sewa untuk selisih pemondokan di Mekkah sebesar 5,4 dolar AS dan sewa cadangan rumah di Makkah sebesar 6,70 dolar AS per jamaah.
Selain itu, Iskan menambahkan, biaya lain yang dinilai kurang penting yang menyebabkan terjadinya anggaran ganda seperti ongkos pencetakan kupon makan yang digunakan di Arafah dan Mina sebesar 0,5 real per jamaah dan biaya penunjang transportasi transit dari hotel ke Bandara. ''Jamaah jangan dibebani biaya yang tidak mereka gunakan,'' pintanya. (ful)
Anggaran dan biaya penyelenggaraan haji 2010 masih bisa ditekan. Masih terdapat celah biaya yang bisa diturunkan dan tidak perlu di bebankan ke jamaah. Oleh karena itu, dalam rapat bersama dengan Panja Haji Kementerian Agama (Kemenag), Panja Haji DPR melakukan berbagai upaya menurunkan biaya penyelenggaraan haji 2010 termasuk memangkas anggaran yang dianggap tidak perlu.
Demikian diungkapkan Iskan Qolba Lubis, anggota Panja BPIH DPR di Jakarta, Senin (7/6). Menurut Iskan, dalam rapat gabungan yang berlangsung di Wisma DPR, Cikopo, Bogor Jawa Barat, Komisi VIII DPR mempunyai keinginan sama yaitu biaya penyelenggaraan haji turun.<>
"Masih terdapat perbedaan di antara fraksi terkait total keseluruhan biaya. Masih hitung-hitungan awal, belum ada keputusan,'' ungkapnya.
Lebih lanjut Iskan menjelaskan, masih terdapat celah-celah menekan biaya haji dengan memangkas pos anggaran yang dianggap tidak perlu. Iskan mencontohkan, pemerintah bisa meniadakan anggaran tak terduga yang selama ini ditanggung para jamaah haji antara lain biaya sewa untuk selisih pemondokan di Mekkah sebesar 5,4 dolar AS dan sewa cadangan rumah di Makkah sebesar 6,70 dolar AS per jamaah.
Selain itu, Iskan menambahkan, biaya lain yang dinilai kurang penting yang menyebabkan terjadinya anggaran ganda seperti ongkos pencetakan kupon makan yang digunakan di Arafah dan Mina sebesar 0,5 real per jamaah dan biaya penunjang transportasi transit dari hotel ke Bandara. ''Jamaah jangan dibebani biaya yang tidak mereka gunakan,'' pintanya. (ful)
Terpopuler
1
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
2
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
3
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
4
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
5
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
6
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
Terkini
Lihat Semua
