Jakarta, NU Online
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan dan merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah agar menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2010. Penurunan itu dihitung dari alokasi pembiayaan BPIH dari komponen penerbangan (51,4 persen), pelayanan jamaah di Arab Saudi (48,24 persen) dan biaya operasional di tanah air (0,28 persen).
"Beban pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan terdiri dari tiga komponen itu diambil dari sumber pendapatan setoran BPIH dan pendapatan lainnya dari DAU, subsidi APBN/APBD," kata anggota Komite III DPD Darmayanti Lubis dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).
gt;
Menurut Darmayanti, penurunan biaya haji dimungkinkan karena terjadi efisiensi BPIH atas beban pembiayaan penyelenggaraan haji setiap tahunnya yang disetorkan ke dalam DAU dan besarnya potensi dana haji yang tersimpan di Kementerian Agama yang bersumber dari dana setoran awal jamaah dan DAU.
Darmayanti menambahkan, penekanan BPIH dapat dilakukan pada beberapa item/pos. "Di antaranya penerbangan misalnya memperkecil margin keuntungan perusahaan penerbangan dari 10 persen menjadi 5 persen, biaya landing fee, kemudian transportasi darat Arab Saudi, di mana tahun ini pemerintah menjanjiikan 60 persen pemondokan jamaah berada di ring I dengan jarak antara 0-4 KM," jelas Anggota DPD perwakilan Sumatera Utara ini.
Menurut Darmayanti, penggunaan secara rasional dan transparan dana bagi hasil dari setoran awal jamaah, sebaiknya bisa dipertimbangakan untuk peningkatan pelayanan jamaah sehingga tidak perlu ada kenaikan.
"Penekanan biaya-biaya administrasi prahaji, termasuk mengurangi frekuensi bimbingan haji bagi calon jamaah 10 kali di kecamatan, 4 kali di kabupaten/kota, termasuk mengurangi anggaran yang tidak jelas misalnya untuk Pramuka dan TNI, dan petugas keamanan," tandasnya. (min)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan dan merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah agar menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2010. Penurunan itu dihitung dari alokasi pembiayaan BPIH dari komponen penerbangan (51,4 persen), pelayanan jamaah di Arab Saudi (48,24 persen) dan biaya operasional di tanah air (0,28 persen).
"Beban pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan terdiri dari tiga komponen itu diambil dari sumber pendapatan setoran BPIH dan pendapatan lainnya dari DAU, subsidi APBN/APBD," kata anggota Komite III DPD Darmayanti Lubis dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).
gt;
Menurut Darmayanti, penurunan biaya haji dimungkinkan karena terjadi efisiensi BPIH atas beban pembiayaan penyelenggaraan haji setiap tahunnya yang disetorkan ke dalam DAU dan besarnya potensi dana haji yang tersimpan di Kementerian Agama yang bersumber dari dana setoran awal jamaah dan DAU.
Darmayanti menambahkan, penekanan BPIH dapat dilakukan pada beberapa item/pos. "Di antaranya penerbangan misalnya memperkecil margin keuntungan perusahaan penerbangan dari 10 persen menjadi 5 persen, biaya landing fee, kemudian transportasi darat Arab Saudi, di mana tahun ini pemerintah menjanjiikan 60 persen pemondokan jamaah berada di ring I dengan jarak antara 0-4 KM," jelas Anggota DPD perwakilan Sumatera Utara ini.
Menurut Darmayanti, penggunaan secara rasional dan transparan dana bagi hasil dari setoran awal jamaah, sebaiknya bisa dipertimbangakan untuk peningkatan pelayanan jamaah sehingga tidak perlu ada kenaikan.
"Penekanan biaya-biaya administrasi prahaji, termasuk mengurangi frekuensi bimbingan haji bagi calon jamaah 10 kali di kecamatan, 4 kali di kabupaten/kota, termasuk mengurangi anggaran yang tidak jelas misalnya untuk Pramuka dan TNI, dan petugas keamanan," tandasnya. (min)
Terpopuler
1
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
2
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
3
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
4
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
5
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
6
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
Terkini
Lihat Semua
