Warta
DPR Sepakati Zakat sebagai Pengurang Pajak Langsung
NU Online · Selasa, 29 Maret 2011 | 01:47 WIB
Jakarta, NU Online
Komisi VIII DPR-RI akan berupaya agar zakat sebagai pengurang pajak dapat direlisasikan dalam revisi undang-undang N0 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Meskipun, secara teknis usulan tersebut belum bisa diterima oleh Dirjen Pajak.
Demikian Disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Chairunnisa di Jakarta, Senin (28/3). Menurutnya, pada dasarnya Komisi VIII DPR-RI mendukung gagasan tersebut. Karena itu, pihaknya mendiskusikan dengan pihak terkait di DPR yaitu Komisi XI. Termasuk membahasnya lebih lanjut dengan Dirjen Pajak. />
"Pandangan Komisi VIII sama, kita sepakat zakat pengurang pajak," katanya. Dikatakan Chairunnisa, pemerintah perlu diyakinkan tentang potensi zakat sebagai pengurang pajak langsung.
lebih lanjut Chairunnisa menjelaskan, Kekhawiran mereka jika kebijakan itu diterapkan nantinya akan mengurangi penghasilan pajak, kurang tepat. Justru apabila diberlakukan akan berdampak besar bagi peningkatan perolehan pajak.
“Seperti di Malaysia zakat pengurang pajak malah tambah penghasilan pajak pemerintah,” katanya seperti dilansir situs republika.co.id.
Chairunnisa mengemukakan berdasarkan pembahasan di badan legislasi (baleg), diperlukan sinkronisasi ruu tersebut dengan uu perpajakan yang saat ini sudah berlaku. Karenanya, berbagai kemungkinan masih akan terus didalami dan dikaji. Termasuk, persoalan teknis yang menjadi pertimbangan dirjen pajak yang masih keberatan zakat dijadikan pengurang pajak langsung. “Mudah-mudahan konsep Komisi VIII diterima,” kata dia. (ful)
Komisi VIII DPR-RI akan berupaya agar zakat sebagai pengurang pajak dapat direlisasikan dalam revisi undang-undang N0 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Meskipun, secara teknis usulan tersebut belum bisa diterima oleh Dirjen Pajak.
Demikian Disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Chairunnisa di Jakarta, Senin (28/3). Menurutnya, pada dasarnya Komisi VIII DPR-RI mendukung gagasan tersebut. Karena itu, pihaknya mendiskusikan dengan pihak terkait di DPR yaitu Komisi XI. Termasuk membahasnya lebih lanjut dengan Dirjen Pajak.
"Pandangan Komisi VIII sama, kita sepakat zakat pengurang pajak," katanya. Dikatakan Chairunnisa, pemerintah perlu diyakinkan tentang potensi zakat sebagai pengurang pajak langsung.
lebih lanjut Chairunnisa menjelaskan, Kekhawiran mereka jika kebijakan itu diterapkan nantinya akan mengurangi penghasilan pajak, kurang tepat. Justru apabila diberlakukan akan berdampak besar bagi peningkatan perolehan pajak.
“Seperti di Malaysia zakat pengurang pajak malah tambah penghasilan pajak pemerintah,” katanya seperti dilansir situs republika.co.id.
Chairunnisa mengemukakan berdasarkan pembahasan di badan legislasi (baleg), diperlukan sinkronisasi ruu tersebut dengan uu perpajakan yang saat ini sudah berlaku. Karenanya, berbagai kemungkinan masih akan terus didalami dan dikaji. Termasuk, persoalan teknis yang menjadi pertimbangan dirjen pajak yang masih keberatan zakat dijadikan pengurang pajak langsung. “Mudah-mudahan konsep Komisi VIII diterima,” kata dia. (ful)
Terpopuler
1
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Agustus 2025, Senin-Kamis dan Ayyamul Bidh
2
Khutbah Jumat: Meyongsong HUT RI dengan Syukur dan Karya Nyata
3
Upah Guru Ngaji menurut Tafsir Ayat, Hadits, dan Pandangan Ulama
4
Khutbah Jumat: Rawatlah Ibumu, Anugerah Dunia Akhirat Merindukanmu
5
Pakar Linguistik: One Piece Dianggap Representasi Keberanian, Kebebasan, dan Kebersamaan
6
IPK Tinggi, Mutu Runtuh: Darurat Inflasi Nilai Akademik
Terkini
Lihat Semua
