Jakarta, NU Online
Untuk memberantas korupsi lembaga di legislatif dan eksekutif, terutama terkait anggaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan pertemuan secara khusus.
Terutama menyangkut pencairan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan di sinilah ada celah bagi KPK untuk melakukan pengawasan.<>
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, Effendy Choirie, kepada wartawan di Gedung MPR-DPR RI, Rabu (6/8) kemarin.
“Kalau itu bisa dilakukan dan nilainya ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah, maka akan banyak uang negara yang bisa diselamatkan,” tandasnya.
Menurut Effendy, selama ini proses pencairan anggaran dari pusat ke daerah itu terkesan dibiarkan dan malah dimasukkan ke bank sampai beberapa lama dan berbunga-bunga. Akibatnya, pembangunan daerah terlambat.
Proses pencairan anggaran itulah yang selama ini dimainkan pemerintah daerah dan anggaran di bank yang berbunga-bunga tersebut. Menurutnya, masalah itu selama ini yang belum terselesaikan secara hukum.
“Jadi, tidak ada masalah, selama DPR, sebagai lembaga tinggi negara, tidak terganggu kinerjanya dengan kehadiran KPK dalam setiap rapat anggaran maupun di komisi-komisi DPR,” ujar Effendy. (nif)
Untuk memberantas korupsi lembaga di legislatif dan eksekutif, terutama terkait anggaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan pertemuan secara khusus.
Terutama menyangkut pencairan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan di sinilah ada celah bagi KPK untuk melakukan pengawasan.<>
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, Effendy Choirie, kepada wartawan di Gedung MPR-DPR RI, Rabu (6/8) kemarin.
“Kalau itu bisa dilakukan dan nilainya ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah, maka akan banyak uang negara yang bisa diselamatkan,” tandasnya.
Menurut Effendy, selama ini proses pencairan anggaran dari pusat ke daerah itu terkesan dibiarkan dan malah dimasukkan ke bank sampai beberapa lama dan berbunga-bunga. Akibatnya, pembangunan daerah terlambat.
Proses pencairan anggaran itulah yang selama ini dimainkan pemerintah daerah dan anggaran di bank yang berbunga-bunga tersebut. Menurutnya, masalah itu selama ini yang belum terselesaikan secara hukum.
“Jadi, tidak ada masalah, selama DPR, sebagai lembaga tinggi negara, tidak terganggu kinerjanya dengan kehadiran KPK dalam setiap rapat anggaran maupun di komisi-komisi DPR,” ujar Effendy. (nif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
3
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
4
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
5
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
6
Kantor Bupati Pati Dipenuhi 14 Ribu Kardus Air Mineral, Demo Tak Ditunggangi Pihak Manapun
Terkini
Lihat Semua
