Warta
FPP Desak Kapolri Jelaskan Penahanan Bibit-Candra
NU Online · Sabtu, 31 Oktober 2009 | 02:49 WIB
Jakarta, NU Online
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meminta polisi agar memberikan penjelasan kepada publik dasar hukum yang jelas soal penahanan dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.
Ketua FPPP DPR, mengatakan, penjelasan tersebut sangat penting agar tidak menimbulkan kesan politis yang dapat memperburuk citra polisi di mata masyarakat. Karenanya, polisi harus memberikan penjelasan mengenai penahanan tersebut.<>
"Jika polisi tidak memberikan penjelasan secara transparan, maka ada kesan terjadi kejanggalan yang menimbulkan citra negatif di masyarakat," kata Hasrul Azwar di Jakarta, Jum'at (30/10).
Menurut Hasrul, berkas perkara Bibit dan Chandra yang dikembalikan oleh Kejaksaan kepada Kepolisian karena dinilai belum lengkap atau P-19, merupakan tanda-tanda adanya muatan politis dalam kasus itu.
"Ini menjadi indikasi adanya muatan politis. Ini menimbulkan kesan tidak ada koordinasi antara dua lembaga hukum negara yakni Polri dan Kejaksaan," terang Hasrul seperti dilansir.
Sementara itu, anggota FPPP DPR, Akhmad Yani menambahkan, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan kesalahan. Namun dalam kasus penahanan pimpinan KPK ini, polisi harus bisa menjelaskan secara transparan dasar hukum penahanan terhadap kedua orang tersebut.
Lebih lanjut, Akhmad Yani menuturkan, jika penahanan Bibit dan Chandra dinilai sarat dengan muatan politik, KPK bisa melakukan langkah hukum tandingan yakni melakukan praperadilan terhadap Polri.
"KPK dan polisi tidak bisa terus-menerus perang opini di media massa seperti ini, karena persoalan utamanya bisa bergeser dan bisa terjadi carut-marut," tandas Akhmad Yani. (ant)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meminta polisi agar memberikan penjelasan kepada publik dasar hukum yang jelas soal penahanan dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.
Ketua FPPP DPR, mengatakan, penjelasan tersebut sangat penting agar tidak menimbulkan kesan politis yang dapat memperburuk citra polisi di mata masyarakat. Karenanya, polisi harus memberikan penjelasan mengenai penahanan tersebut.<>
"Jika polisi tidak memberikan penjelasan secara transparan, maka ada kesan terjadi kejanggalan yang menimbulkan citra negatif di masyarakat," kata Hasrul Azwar di Jakarta, Jum'at (30/10).
Menurut Hasrul, berkas perkara Bibit dan Chandra yang dikembalikan oleh Kejaksaan kepada Kepolisian karena dinilai belum lengkap atau P-19, merupakan tanda-tanda adanya muatan politis dalam kasus itu.
"Ini menjadi indikasi adanya muatan politis. Ini menimbulkan kesan tidak ada koordinasi antara dua lembaga hukum negara yakni Polri dan Kejaksaan," terang Hasrul seperti dilansir.
Sementara itu, anggota FPPP DPR, Akhmad Yani menambahkan, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan kesalahan. Namun dalam kasus penahanan pimpinan KPK ini, polisi harus bisa menjelaskan secara transparan dasar hukum penahanan terhadap kedua orang tersebut.
Lebih lanjut, Akhmad Yani menuturkan, jika penahanan Bibit dan Chandra dinilai sarat dengan muatan politik, KPK bisa melakukan langkah hukum tandingan yakni melakukan praperadilan terhadap Polri.
"KPK dan polisi tidak bisa terus-menerus perang opini di media massa seperti ini, karena persoalan utamanya bisa bergeser dan bisa terjadi carut-marut," tandas Akhmad Yani. (ant)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Larangan Pamer dan Bangga dengan Dosa-dosa
2
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
3
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
4
Khutbah Jumat: Membumikan Akhlak Nabi di Tengah Krisis Keteladanan
5
Khutbah Jumat: Sesuatu yang Berlebihan itu Tidak Baik, Termasuk Polusi Suara
6
Sejumlah SD Negeri Sepi Pendaftar, Ini Respons Mendikdasmen
Terkini
Lihat Semua
