Gerakan Anti Politik Busuk Harus Non Partisan

Jakarta, NU.Online
Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) E Shobirin Nadj mengatakan gerakan anti politik busuk yang baru dideklarasikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip politik non partisan, karena bagaimanapun juga kalau gerakan ini terbuka untuk kalangan non partisan akan terjadi benturan kepentingan.

"karena mereka yang partisan bagaimanapun juga mempertimbangkan kepentingan pribadi maupun partainya, padahal sebenarnya gerakan ini satu gerakan moral yang lebih kongkrit untuk mengajak rakyat memikirkan masa depan bangsa ini dari sudut moralitas. Apakah seorang calon politisi yang dipilih dan didukung itu bersih atau tidak, korupsi atau tidak korupsi," ungkapnya disela-sela deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta (29/12)

Lebih jauh Sobirin mengatakan gerakan semacam ini tidak bisa memasukan mereka yang partisan sebagai bagian inti, yang partisan itu kalau tidak merupakan bagian inti itu tidak masalah, tapi yang inti mereka yang harus non partisan. "kalau misalnya mereka yang partisan itu masuk didalamnya akan terjadi benturan kepentingan, itu terjadi pada saat ada kasus, hal ini sangat rentan menjadi sumber konflik," tegasnya.

Ditanya apakah gerakan mampu menekan KPU atau Panwaslu, Dirinya mengatakan bisa dan justru arahnya akan kesana, artinya gerakan ini tidak hanya berhenti pada gerakan moral semata. Karenanya gerakan ini harus efektif dan supaya efektif gerakan ini harus memperhatikan dua hal. Pertama, secara keorganisasian, gerakan ini harus benar-benar di manage dan diorganisasikan sedemikian rupa hingga bisa menghasilkan output yang menjadikan bahan untuk menunjukan kepada rakyat siapa saja politisi yang korup, siapa yang busuk dan siapa saja politisi yang relatif bersih Kemudian yang kedua adalah kerja lapangan, ini lebih pada kerja sosialisasi, bagaimana sosialisasi ini sampai kepada masyarakat di tingkat grass root. dan bisa mempengaruhi pilihan poltik mereka.

Kemudian apakah ada seleksi internal dari gerakan ini agar tidak kemasukan orang-orang yang "kotor' juga ? Sobirin mengatkan secare tertulis tidak ada, cuma memang ada semacam common sense bahwa orang-orang yang merasa dirinya bersih dan prihatin dengan tindakan-tindakan dan kebijakaan yang diambil para politisi yang korup itu lalu bergabung disini. "jadi ada kelemahannya memang, gerakan semacam ini lalu menjadi terbuka, dan keterbukaan ini bisa disalahgunakan oleh salah satu parpol, sebagaimana tadi dalam deklarasi kita lihat, partai-partai yang jelas-jelas peserta pemilu 2004 memanfaatkan forum itu," sesalnya.

Diharapkan, kampanye antipolitisi tercela tersebut di Indonesia bisa menjegal para politisi tercela pada Pemilu 2004. "Ingat, UU No 12/2003 masih memberi peluang bagi terpilihnya orang-orang yang benar-benar berkualitas dan bersih karena pemilih mencoblos nama calon anggota legislatif selain tanda gambar partai. Jadi kita harapkan pemilih tidak menjoblos nama politisi tercela,"katanya.

Disinggung apakah masih optimis dengan gerakan ini? ia menyatakan masih optimis, karena ini sebagai sebuah upaya untuk membangun optimisme itu. Karena kampanye antipolitisi tercela masih merupakan alternatif terbaik dibandingkan dengan gerakan tidak menggunakan hak pilih yang dikenal dengan istilah golongan putih (Golput). Gerakan Golput sulit diharapkan menyebabkan perubahan, sementara kampanye anti politisi tercela ini merupakan satu gerakan alternatif dari gerakan-gerakan yang sebelumnya dipikirkan cenderung destruktif. "kalau ini kan satu gerakan yang memang mendukung berhasilnya pemilu tetapi target dari gerakan ini adalah bagaimana mereka yang terpilih pada pemilu 2004 itu adalah politisi yang relatif bersih yang memiliki komitmen terhadap penyelesaian berbagai persoalan bangsa, demikian E. Sobirin Nadj (cih)