Warta
Gus Dur: 5 Bidang Tak Boleh Dikuasai Pihak Asing
NU Online · Kamis, 20 Maret 2008 | 13:10 WIB
Jakarta, NU Online
Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang dapat menjaga aset-aset strategis yang dimiliki negara. Menurut dia, sedikitnya ada 5 bidang yang tidak boleh dikuasai pihak asing.
âYaitu, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pertambangan dan asuransi,â ujar Gus Dur dalam dialog tentang RAPBN-P bersama Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI dan Ekonom Dr Henri Saparini di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (19/3) kemarin.<>
âMalaysia komitmen terhadap itu. Karena itu kalau Indonesia dan Malaysia mempunyai komitmen yang sama, maka bukan saja Singapura yang takut, tapi juga dunia khawatir,â imbuh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.
Ia meolak konsep ekonomi pasar bebas yang seluruh sektor perekonomian diswastakan. âSaya menolak itu dan demokrasi memang tidak sama dengan pasar bebas. Jadi, kepentingan bangsa dan negara ini harus nomor satu dalam menyusun APBN,â tuturnya.
Gus Dur juga menilai APBN murni dari sudut politik kekuasaan yang secara umum membutuhkan kepemimpinan nasional yang prorakyat. Bila saat ini terjadi pencabutan subsidi BBM, maka akan terjadi krisis di tengah rakyat.
Kondisi itu, jelasnya, bisa memperburuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal yang lebih parah jika tak bisa mengendalikannya, akan terjadi kekacauan dan pemerintahan akan dipaksa turun. (rif)
Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang dapat menjaga aset-aset strategis yang dimiliki negara. Menurut dia, sedikitnya ada 5 bidang yang tidak boleh dikuasai pihak asing.
âYaitu, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pertambangan dan asuransi,â ujar Gus Dur dalam dialog tentang RAPBN-P bersama Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI dan Ekonom Dr Henri Saparini di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (19/3) kemarin.<>
âMalaysia komitmen terhadap itu. Karena itu kalau Indonesia dan Malaysia mempunyai komitmen yang sama, maka bukan saja Singapura yang takut, tapi juga dunia khawatir,â imbuh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.
Ia meolak konsep ekonomi pasar bebas yang seluruh sektor perekonomian diswastakan. âSaya menolak itu dan demokrasi memang tidak sama dengan pasar bebas. Jadi, kepentingan bangsa dan negara ini harus nomor satu dalam menyusun APBN,â tuturnya.
Gus Dur juga menilai APBN murni dari sudut politik kekuasaan yang secara umum membutuhkan kepemimpinan nasional yang prorakyat. Bila saat ini terjadi pencabutan subsidi BBM, maka akan terjadi krisis di tengah rakyat.
Kondisi itu, jelasnya, bisa memperburuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal yang lebih parah jika tak bisa mengendalikannya, akan terjadi kekacauan dan pemerintahan akan dipaksa turun. (rif)
Terpopuler
1
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
2
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
3
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
4
Khutbah Jumat: Menjaga Keluarga dari Konten Negatif di Era Media Sosial
5
PCNU Kota Bandung Luncurkan Business Center, Bangun Kemandirian Ekonomi Umat
6
Rezeki dari Cara yang Haram, Masihkah Disebut Pemberian Allah?
Terkini
Lihat Semua
