Warta
REFORMASI BIROKRASI DEPKEU
Gus Dur dan Mega Menerima, SBY: "Nanti Saja"
NU Online · Senin, 5 April 2010 | 03:59 WIB
Jakarta, NU Online
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengusulkan, pemisahan Direktorat Pajak dari Kementerian Keuangan untuk mencegah terjadinya kebocoran dan memudahkan pengawasan.
"Untuk mencegah kebocoran penerimaan negara yang lebih luas, perlu dikaji pemisahan Direktorat Jendral Pajak dari Kementrian Keuangan," kata Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (5/4).<>
Menurut Bambang, pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu tersebut diharapkan akan bisa membuat Ditjen Pajak lebih independen dan mudah pengawasannya.
Selama ini, kata Bambang, sulit dilakukan kontrol dan pengawasan lebih ketat di jajaran Ditjen Pajak karena berada di bawah Kemenkeu.
Hal senada juga diungkapkan pakar perbankan Ichsanuddin Nooersy. Selama ini di Kemenkeu menyatu antara aparat penerima keuangan negara, yang mengeluarkan uang dan yang membuat Surat Utang Negara.
"Selama Kemenkeu menyatu antara yang menerima uang, menggeluarkan uang, dan memberikan utang, maka tak akan ada reformasi birokrasi. Bohong besar kalau ada reformasi birokrasi," kata Ichsanuddin.
Menurut Ichsanuddin, jika mengacu ke Amerika Serikat maka harus ada pemisahan atara penerimaan uang (Ditjen pajak), Kantor anggaran, badan akuntansi di kementerian keuangan dan Bappepam-LK.
Menurut Ichsanuddin, pada zaman Presiden Gus Dur menerima konsep pemisahan ini. Begitupun Megawati Soekarnoputri pada kampanye pilpres 2009 juga berencana memecah Depkeu.
"Nah, pada pemerintahan Presiden SBY, dia (SBY) bilang nanti saja," kata Ichsanuddin. (ant/mad)
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengusulkan, pemisahan Direktorat Pajak dari Kementerian Keuangan untuk mencegah terjadinya kebocoran dan memudahkan pengawasan.
"Untuk mencegah kebocoran penerimaan negara yang lebih luas, perlu dikaji pemisahan Direktorat Jendral Pajak dari Kementrian Keuangan," kata Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (5/4).<>
Menurut Bambang, pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu tersebut diharapkan akan bisa membuat Ditjen Pajak lebih independen dan mudah pengawasannya.
Selama ini, kata Bambang, sulit dilakukan kontrol dan pengawasan lebih ketat di jajaran Ditjen Pajak karena berada di bawah Kemenkeu.
Hal senada juga diungkapkan pakar perbankan Ichsanuddin Nooersy. Selama ini di Kemenkeu menyatu antara aparat penerima keuangan negara, yang mengeluarkan uang dan yang membuat Surat Utang Negara.
"Selama Kemenkeu menyatu antara yang menerima uang, menggeluarkan uang, dan memberikan utang, maka tak akan ada reformasi birokrasi. Bohong besar kalau ada reformasi birokrasi," kata Ichsanuddin.
Menurut Ichsanuddin, jika mengacu ke Amerika Serikat maka harus ada pemisahan atara penerimaan uang (Ditjen pajak), Kantor anggaran, badan akuntansi di kementerian keuangan dan Bappepam-LK.
Menurut Ichsanuddin, pada zaman Presiden Gus Dur menerima konsep pemisahan ini. Begitupun Megawati Soekarnoputri pada kampanye pilpres 2009 juga berencana memecah Depkeu.
"Nah, pada pemerintahan Presiden SBY, dia (SBY) bilang nanti saja," kata Ichsanuddin. (ant/mad)
Terpopuler
1
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
3
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
4
Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
5
KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019
6
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
Terkini
Lihat Semua
