Warta
Hasyim Muzadi: Ada yang Diuntungkan Kesemrawutan DPT
NU Online · Senin, 13 April 2009 | 10:23 WIB
Jakarta, NU Online
Semrawutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu yang digelar 9 April lalu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun anehnya banyak pihak justru hanya menyalahkan KPU dan KPUD saja. Demikian dinyatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (13/4).
Menurut Hasyim Muzadi, Komisi pemilihan Umum (KPU) dan Daerah (KPUD) sebenarnya tak memiliki kepentingan langsung dengan kesemrawutan dan kecurangan yang terjadi. Melainkan pasti ada pihak yang diuntungkan.<>
"Yang berkepentingan adalah yang diuntungkan dengan hal itu. Namun, anehnya hukum hanya menyalahkan KPU/KPUD, tanpa menjamah yang berkentingan terhadap fenomena itu . Hal tersebut dapat kita lihat sikap para yudikator," katanya.
Lebih lanjut, Pengasuh Pesantren Al-Hikam Malang ini, mengungkapkan, banyaknya masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini juga bisa menjadi aib bagi bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
Karenanya, Hasyim kemudian mengusulkan agar pada Pilpres Juli mendatang cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.
"Pemilih cukup membawa KTP saja ke TPS, dari pada menggunakan DPT yang amburadul atau diamburadulkan yang tentu menjadi masalah dikemudian hari. Tentu harus menyerukan pengadaan KTP massal dari sekarang," ungkapnya. (min)
Semrawutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu yang digelar 9 April lalu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun anehnya banyak pihak justru hanya menyalahkan KPU dan KPUD saja. Demikian dinyatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (13/4).
Menurut Hasyim Muzadi, Komisi pemilihan Umum (KPU) dan Daerah (KPUD) sebenarnya tak memiliki kepentingan langsung dengan kesemrawutan dan kecurangan yang terjadi. Melainkan pasti ada pihak yang diuntungkan.<>
"Yang berkepentingan adalah yang diuntungkan dengan hal itu. Namun, anehnya hukum hanya menyalahkan KPU/KPUD, tanpa menjamah yang berkentingan terhadap fenomena itu . Hal tersebut dapat kita lihat sikap para yudikator," katanya.
Lebih lanjut, Pengasuh Pesantren Al-Hikam Malang ini, mengungkapkan, banyaknya masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini juga bisa menjadi aib bagi bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
Karenanya, Hasyim kemudian mengusulkan agar pada Pilpres Juli mendatang cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.
"Pemilih cukup membawa KTP saja ke TPS, dari pada menggunakan DPT yang amburadul atau diamburadulkan yang tentu menjadi masalah dikemudian hari. Tentu harus menyerukan pengadaan KTP massal dari sekarang," ungkapnya. (min)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
