Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia akan segera melunasi sisa utang pokok plus bunga ke IMF (Dana Moneter Internasional) sebesar USD 3,2 miliar atau sekitar Rp 29,4 triliun. Keputusan ini diambil setelah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bertemu pejabat IMF, Kamis (5/10) kemarin.
"Kami telah bertemu IMF dan mengemukakan bahwa kami melunasi utang hari ini (kemarin, Red). Prosesnya butuh waktu lima hari kerja. Jadi, pekan depan kita sudah tak punya lagi utang kepada IMF," ujar Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dalam jumpa pers usai rapat dewan gubernur di Jakarta kemarin.
<>Burhanuddin mengemukakan, dengan pelunasan tersebut, post program monitoring yang selama ini menjadi persyaratan dari IMF ikut berakhir. Dengan pembayaran yang dipercepat itu, Indonesia juga menjadi anggota IMF yang normal. "Bukan lagi anggota sakit," jelasnya.
Pemerintah RI mulai terjerat utang IMF pada 1998 saat dihantam krisis ekonomi. Saat itu Indonesia mengajukan pinjaman USD 7 miliar (sekitar Rp 64 triliun). Dalam komitmen awal yang diteken pemerintah RI dengan IMF, utang tersebut akan dilunasi hingga 2010. Tentu, no such a free lunch (tidak ada makan siang yang gratis).
Setelah memberikan pinjaman, IMF menekan pemerintah agar tunduk pada butir-butir dalam LoI (letter of intent). Salah satu butir LoI yang membawa dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional adalah penutupan bank-bank nasional, program rekapitalisasi perbankan, dan program penjaminan. Pemerintah menghabiskan dana puluhan triliun rupiah untuk program rekapitalisasi tersebut.
Dampak besar bagi masyarakat adalah kebijakan yang direkomendasikan IMF seperti pencabutan berbagai subsidi, termasuk subsidi BBM (bahan bakar minyak). Meski kebijakan itu tepat dari sisi jangka panjang, masyarakat mereaksi keras kebijakan yang menurunkan daya beli tersebut.
Dari total utang USD 7 miliar, Juni lalu pemerintah telah membayar USD 3,75 miliar. Semula, sisanya dibayarkan Juni tahun depan. Tetapi, melihat kecukupan cadangan devisa hingga akhir September mencapai USD 42,3 miliar, utang tersebut dilunasi kemarin.
"Tahun depan cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 43 miliar. Jadi, buat apa menunggu-nunggu, kita lunasi saja utang itu," kata Burhanuddin. (ist/nam)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
6
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
Terkini
Lihat Semua